OTT Bea Cukai Delapan Hari Setelah Pelantikan, Satu Perusahaan, Safe House, dan Miliaran yang Tidak Masuk Akal

Jakarta, MI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Bea dan Cukai awal Februari lalu bukan sekadar drama penangkapan pejabat nakal. Fakta yang muncul justru menohok: seorang pejabat yang terjaring OTT baru delapan hari dilantik. Delapan hari!

Menurut Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), hal ini menunjukkan bahwa pejabat tersebut bukanlah pencipta skema korupsi, melainkan bagian dari sistem yang sudah mapan dan siap menerima anggota baru.

“Fakta ini menghancurkan narasi klasik tentang ‘oknum nakal’. Tidak mungkin seseorang membangun sistem korupsi yang sedemikian kompleks dalam hitungan hari. Yang terjadi justru sebaliknya, ia masuk ke dalam sistem yang sudah lama hidup, berkembang, dan siap menerima anggota baru!” kata Iskandar Sitorus kepada Monitorindonesia.com, Rabu (11/2/2026).

OTT mengungkap pola yang rapi: 12 ASN dari direktur hingga kepala seksi, safe house untuk menyimpan uang dan emas, serta aliran dana rutin dari satu perusahaan swasta. Namun, secara matematika, klaim satu perusahaan sebagai sumber miliaran rupiah per bulan bagi 12 ASN tidak masuk akal. Dalam ekosistem kepabeanan global, skema korupsi yang bertahan lama selalu melibatkan banyak pemain, bukan monopoli satu entitas.

Lebih dari itu, sejarah panjang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan kelemahan yang berulang di Bea Cukai. Selama lebih dari dua dekade, audit BPK mencatat kelemahan sistemik yang sama: pengawasan pasca-impor yang lemah, integrasi data terbatas, dan pemeriksaan fisik barang yang inkonsisten.

“Ini bukan tentang menemukan satu atau dua apel busuk. Ini tentang kebun apel dengan tanah asam, pagarnya bolong, dan penjaganya lengah. BPK selalu menyebut sistem, bukan ‘oknum’.” ujarnya 

OTT terbaru ini memperlihatkan lingkaran setan struktural: sistem rapuh yang terus diperparah oleh pembiaran. Saat pemerintah mengetahui kelemahan lewat LHP BPK tetapi gagal memperbaiki, hal itu bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan kelembagaan yang sistemik.

Tuntutan IAW jelas:

Transparansi penuh: Kementerian Keuangan wajib mempublikasikan rencana aksi, dana, dan timeline perbaikan menyeluruh atas setiap temuan BPK 10 tahun terakhir.

Audit forensik ekspansif: KPK dan BPKP harus melacak aliran dana semua tersangka untuk memetakan jejaring yang lebih luas.

Revolusi sistem: Integrasi total sistem kepabeanan, perpajakan, logistik, dan perizinan dengan pengawasan berbasis data dan algoritma, serta audit pasca-impor random dan ekstensif.

OTT bukan akhir cerita, melainkan bab baru kegagalan tata kelola. Negara tidak boleh puas hanya karena menangkap pejabat, sementara lubang di lumbung pangan nasional tetap terbuka. Saatnya menuntut pertanggungjawaban sistem, bukan sekadar individu.