Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judi Online, DPR Minta Pemerintah Bertindak

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani Aher, menekankan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi online sebagai bahan evaluasi bersama.

"Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online," ujar Netty, Rabu (9/7/2025).

Menurut politiaj PKS ini, penguatan edukasi, literasi keuangan, dan pengawasan perlu menjadi fokus utama agar bansos digunakan secara bijak dan produktif. 

Ia menekankan perlunya pembekalan keterampilan dasar dalam pengelolaan dana bagi para penerima bantuan.

“Bukan semata soal sanksi, tetapi bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” tambah Netty.

Netty menilai sinergi lintas sektor sangat penting dalam memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Ia mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan dalam proses pendampingan.

“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos agar berdampak jangka panjang dan tidak semata konsumtif.

“Kami siap bersinergi dengan kementerian terkait dan mitra kerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, agar bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga bisa menjadi jembatan menuju kemandirian,” tutupnya.