Prabowo Bakal Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya sebagai Presiden

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur hari ini. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama kali bagi Prabowo ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak resmi menjabat sebagai Presiden.

Kepastian kunjungan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda selama berada di Kalimantan Timur, mulai dari meresmikan Proyek Kilang RDMP Balikpapan hingga dilanjutkan untuk kunjungan ke IKN.

"Selanjutnya dari Balikpapan akan nengok IKN," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi soal kunjungan Prabowo ke IKN di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Prabowo terakhir kali meninjau IKN saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kunjungan itu dilakukan pada Agustus 2024, setelah Prabowo terpilih jadi presiden namun baru akan dilantik dua bulan setelahnya.

IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia pada 2028. Artinya, semua kelengkapan pemerintah, mulai dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat terbangun di IKN. Sejauh ini baru kelengkapan eksekutif seperti istana dan perkantoran kementerian saja yang sudah dibangun di ibu kota baru.

Sementara itu, Badan Otorita IKN telah menandatangani kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober hingga November 2025.

Kompleks perkantoran legislatif direncanakan dibangun di atas lahan seluas 42 hectare (ha) dengan total anggaran sekitar Rp 8,5 triliun untuk masa pembangunan 2025-2027. Proyek ini mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Adapun kompleks yudikatif akan memiliki luas 15 ha dengan anggaran Rp 3,1 triliun. Di kawasan itu akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA). 

Secara keseluruhan, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 11,6 triliun dengan total kebutuhan lahan mencapai 57 ha.