Siswa SD di NTT Tewas Diduga Karena Buku Sekolah, DPR Desak Investigasi Menyeluruh

Jakarta, MI - Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengguncang nurani publik sekaligus membuka kembali luka lama ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal. 

Bocah berinisial YBS (10) diduga mengakhiri hidupnya setelah permintaan sederhana untuk dibelikan buku dan alat tulis tak mampu dipenuhi keluarganya karena keterbatasan ekonomi.

Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusut tuntas latar belakang kasus tersebut. Ia menilai tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan hak belajar paling mendasar.

“Kami sangat prihatin. Kasus ini adalah alarm keras bahwa negara belum sepenuhnya hadir memastikan kebutuhan dasar pendidikan anak-anak terpenuhi. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Peristiwa tragis itu dilaporkan terjadi setelah YBS meminta perlengkapan sekolah kepada ibunya. Namun, permintaan tersebut tak dapat dipenuhi lantaran kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Kasus ini pun menyedot perhatian publik dan menjadi simbol urgensi pemerataan sarana penunjang pendidikan, khususnya di wilayah pelosok.

Habib menilai kejadian tersebut merupakan potret buram dunia pendidikan nasional, yang masih menyisakan celah besar dalam pemenuhan hak dasar belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia meminta Kemendikdasmen melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak adanya kelalaian sistemik, terutama dalam penyaluran bantuan pendidikan.

“Anggaran pendidikan dari APBN itu besar. Seharusnya kebutuhan dasar pendidikan, seperti buku dan alat tulis, bisa terpenuhi. Ini yang harus ditelusuri,” katanya.

Selain itu, Habib mempertanyakan efektivitas mekanisme deteksi dini yang dilakukan pihak sekolah dan pemerintah daerah terhadap siswa yang mengalami tekanan ekonomi maupun psikososial. Menurutnya, penyelenggara pendidikan—mulai dari pemerintah daerah, kepala sekolah hingga guru—harus lebih memahami dan memprioritaskan kebutuhan dasar peserta didik.

“Pengusutan ini penting agar negara tidak abai. Kita perlu memastikan apakah bantuan pendidikan sudah tepat sasaran dan apakah ada pendampingan bagi anak-anak yang mengalami tekanan berat akibat kemiskinan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habib mendorong pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kondisi ekonomi siswa, khususnya di NTT dan wilayah tertinggal lainnya. Ia juga meminta penguatan program bantuan perlengkapan sekolah gratis serta peningkatan peran guru dalam memantau kondisi psikologis murid.

“Jangan sampai kita kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem. Sekolah harus lebih peka dan responsif terhadap kondisi sosial muridnya agar tragedi serupa tidak terulang,” pungkas Habib.