Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby: Dari Rp843 M jadi Rp70 M

Jakarta, MI - Sumatera Utara tengah diguncang polemik besar. Di tengah sorotan atas banjir dan longsor yang melanda puluhan wilayah pada akhir 2025, sebuah fakta mencengangkan terkuak: anggaran penanganan bencana justru dipangkas di era kepemimpinan Bobby Nasution.

Temuan itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut yang merilis analisis terbaru mengenai Belanja Tak Terduga (BTT), pos anggaran krusial yang menjadi bantalan utama ketika terjadi bencana. Dalam laporan tersebut, FITRA menegaskan bahwa BTT Sumatera Utara mengalami penurunan paling tajam dalam lima tahun terakhir.

Bencana akhir tahun lalu menimbulkan kerugian besar yang ditaksir mencapai Rp 9,98 triliun serta melumpuhkan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, ekonomi lokal, hingga layanan publik.

Data yang dihimpun FITRA menunjukkan betapa drastisnya pemangkasan anggaran tersebut. Sebelum era Bobby Nasution, BTT berada di kisaran Rp 843,1 miliar. Namun dalam Perubahan APBD 2025, angkanya anjlok hingga menyentuh Rp 98,3 miliar. Pemangkasan kembali terjadi pada APBD 2026, di mana BTT diperas menjadi hanya Rp 70 miliar, setara 0,8 persen dari total belanja daerah Rp 12,5 triliun.

Para pengamat menilai pemangkasan ini sebagai langkah yang “tidak berimbang dengan risiko bencana Sumut”. Padahal sejak September 2025, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan ekstrem yang diprediksi menghantam Sumatera Utara. BNPB juga menempatkan beberapa kabupaten dalam status siaga banjir dan longsor.

Namun alih-alih memperkuat mitigasi, pemerintah provinsi justru memangkas pos anggaran yang paling vital ketika risiko meningkat. Keputusan itu kini menuai kritik karena dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya respons pemerintah saat bencana terjadi.

Bencana Melanda, Warga Kewalahan

Saat hujan ekstrem mengguyur Sumatera Utara, sejumlah sungai besar meluap dan menenggelamkan ribuan rumah. Di banyak titik, tanah longsor memutus akses jalan dan melumpuhkan aktivitas warga. Total kerugian ditaksir mencapai hampir Rp 10 triliun, mencakup rusaknya infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga lahan pertanian dan perkebunan.

Dampaknya sangat luas: puluhan orang meninggal dunia dan hilang, ribuan mengungsi, dan lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak langsung. Banyak warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah.

Sejumlah wilayah melaporkan tidak segera mendapat tenda, bantuan logistik, perahu karet, hingga alat berat untuk membuka akses yang tertutup material longsor. Kondisi darurat ini memicu perdebatan besar mengenai kesiapan Sumut menghadapi bencana.

Kemarahan publik semakin membesar setelah terungkap bahwa pada periode yang sama, beberapa proyek infrastruktur justru mendapat alokasi anggaran jauh lebih besar.

Sejumlah pihak menilai pemangkasan itu mencerminkan “salah prioritas anggaran”. Bahkan anggota DPRD Sumut menegaskan bahwa pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan anggaran 2025–2026.

Pengamat: “Pemangkasan Ini Bom Waktu”

Pengamat kebijakan fiskal menilai keputusan tersebut sebagai “bom waktu yang akhirnya meledak.” Mereka menyebut, Sumut adalah daerah rawan bencana yang seharusnya justru memperkuat kesiapsiagaan, bukan menguranginya.

Menurut para pengamat, penyusunan anggaran kebencanaan harus berlandaskan data risiko, bukan sekadar keputusan politik. Apalagi ketika potensi bencana meningkat dalam beberapa tahun terakhir.