DJP Hormati Proses Hukum Korupsi Pajak

Jakarta, MI - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) angka bicara penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan oleh Kejagung. Bahkan, DJP juga mendukung setiap upaya penegakan hukum demi menjaga integritas institusi.

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi kami," katanya, Selasa (18/11/2025).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah lakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak tahun 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, dugaan korupsi itu melibatkan oknum dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tipikor memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan tahun 2016-2020 oleh oknum pegawai pajak," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).

Anang belum menjelaskan secara rinci seperti sejak kapan dimulainya penyidikan dugaan korupsi tersebut serta di lokasi mana saja penggeledahan itu dilakukan.

Penggeledahan oleh petugas Kejaksaan Agung beberapa hari lalu ke rumah pejabat Ditjen Pajak diduga kuat terkait dengan permufakatan jahat oleh pejabat pajak dengan wajib pajak untuk memperkecil pembayaran wajib pajak.

"Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada ini, ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu. Terus ada pemberian," pungkasnya.