Lukas Enembe Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, KPK Bakal Banding?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Oktober 2023 19:59 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas vonis Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe yang merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Pasalnya, lukas Enembe telah divonis 8 tahun penjara, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (KPU) KPK. Lalu pidana penggantinya berada di bawah tuntutan jaksa yakni Rp19.690.793.900, sementara dalam tuntutan jaksa lebih dari Rp40 miliar. "Saat ini masih pikir-pikir lebih dahulu. Perkembangan akan disampaikan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jum'at (20/10). Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, bahwa Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Lukas terbukti menerima sejumlah uang suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. "Menyatakan terdakwa Lukas Enembe telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/10). "Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta subsider empat bulan," imbuhnya. Selanjutnya, Lukas juga diwajibkan mengganti uang dengan nominal Rp19.690.793.900 (Rp19,69 miliar) dengan jangka waktu paling lama sebulan pascaputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. (An)

Topik:

KPK Lukas Enembe

Berita Sebelumnya

Gibran Bakal Dideklarasikan Sebagai Cawapres Prabowo Subianto!

Berita Selanjutnya

Dear Ketua KPK Firli Bahuri, Kalau Merasa Tidak Bersalah, Kenapa Mangkir dari Panggilan Polisi?

Berita Terkait

Hukum
Fuad Hasan bersama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Skema 50:50 Kuota Haji Disorot, Fuad Hasan Masyhur di Ujung Bidikan Hukum

10 jam yang lalu

Hukum
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW). (Foto: Dok Ist)

OTT Bea Cukai Delapan Hari Setelah Pelantikan, Satu Perusahaan, Safe House, dan Miliaran yang Tidak Masuk Akal

11 jam yang lalu

Hukum
Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berupa palm oil mill effluent (POME) untuk periode 2022–2024 (kiri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (kanan) (Foto: Kolase MI/Olahan)

Korupsi Menggurita! KPK dan Kejagung Didorong "Keroyok" Pajak & Bea Cukai

13 jam yang lalu

Hukum
Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berupa palm oil mill effluent (POME) Bea dan Cukai untuk periode 2022–2024, Selasa (10/2/2026) malam (Foto: Dok MI/Puspenkum Kejagung)

PKN STAN Tersentil: Uang Negara Digelontorkan, Lahir Aparat ‘Amat Rakus’?

13 jam yang lalu

Hukum
Badiul Hadi Pakar Hukum. (Foto: Dok Ist)

Skandal PBB Rp75 Miliar: Reformasi Pajak Masih Sekadar Slogan?

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok Ist)

Skandal Rel Kereta Nasional: Ketua Kadin solo dan 4 Saksi Lainnya Dipanggil KPK

15 jam yang lalu