Biaya Meroket, Pengembang Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Rumah Subsidi

Jakarta, MI - Tekanan biaya pembangunan perumahan semakin menghimpit para pengembang, khususnya yang menggarap rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lonjakan harga material bangunan membuat rencana anggaran biaya (RAB) kian sulit dipertahankan, sementara ruang penyesuaian harga jual nyaris tak tersedia.

Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai kondisi ini telah berada pada titik mengkhawatirkan bagi keberlangsungan usaha pengembang rumah subsidi. Pasalnya, harga jual rumah FLPP sepenuhnya ditetapkan pemerintah, sehingga setiap kenaikan biaya produksi secara langsung menggerus margin pengembang.

"Rasanya semakin berat kita mempertahankan RAB kita itu. Mau nggak mau tentu, yang FLPP kan sudah ditentukan oleh pemerintah ya, pasti akan mengurangi keuntungan pengembang, udah nggak ada cara lain," ujar Ari, Selasa (13/1/2026).

Di tengah tekanan tersebut, pengembang juga tidak memiliki ruang untuk memangkas spesifikasi bangunan. Standar mutu rumah subsidi telah ditetapkan dan diawasi ketat, sehingga upaya efisiensi berlebihan tidak lagi memungkinkan.

"Memang kita sedang mendorong tahun depan ini untuk pemerintah mereview harga FLPP karena sudah tidak akan tertahan oleh pengembang," katanya.

Dalam situasi seperti ini, beban penyesuaian biaya sepenuhnya berada di pundak pengembang. Opsi untuk meneruskan kenaikan harga kepada konsumen FLPP tidak tersedia, sementara biaya konstruksi terus mengalami kenaikan.

"Kalau pandangan saya ya tinggal yang dikorbankan adalah di sisi pengembang," ucapnya.

Sebagian pengembang mulai mencari jalan keluar dengan mengandalkan proyek non-subsidi. Segmen komersial dinilai masih memiliki ruang untuk penyesuaian harga, meski tetap bergantung pada strategi masing-masing perusahaan.

"Beberapa yang bisa menaikkan harga tapi masuknya di komersial. Mungkin bakal ada kenaikan untuk yang komersial, bisa 5% mungkin tapi tergantung masing-masing pengembangnya," tutur Ari.

Ia menyebut Lonjakan biaya paling terasa datang dari material berbasis sumber daya alam. Sejumlah bahan utama konstruksi, lanjut Ari, mengalami kenaikan signifikan dalam setahun terakhir.

"Yang di atas 50% ada yang benar-benar mendekati 100% itu misalkan harga-harga batu kali yang untuk pondasi," katanya.

Kemudian, batu split sebagai bahan utama campuran beton juga mengalami lonjakan tajam. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada biaya struktur bangunan.

"Misalnya aja batu split, bahan campuran utama buat beton cor, sekarang naik ya udah 30-40% bahkan lebih," ucapnya.

Persoalan yang dihadapi pengembang tidak hanya soal harga, tetapi juga ketersediaan material bangunan. Salah satu yang paling krusial adalah beton siap pakai. Selain harganya yang tinggi, pengembang juga harus mengantre panjang untuk memperoleh pasokan.

"Ready mix ini selain harganya mahal, juga buat dapetinnya susah harus antri, jadi banyak banget tantangannya sekarang ini," imbuhnya.

Sementara itu, harga semen dinilai masih relatif stabil. Namun, lonjakan justru terjadi pada pasir dan batuan alam, yang pasokannya kian terbatas, terutama di wilayah Jawa Barat.

"Semennya sih nggak naik, naiknya sedikit lah, tapi harga alamnya yang naik kaya pasirnya, splitnya. Di samping naik, sulit ada terutama di Jawa Barat," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah yang menghentikan penerbitan izin tambang pasir dan batuan turut memperketat suplai. Meski memahami tujuan kebijakan tersebut, Ari menilai dampaknya cukup berat bagi sektor properti.

"Karena pemerintah menghentikan izin tambang yang ngeruk pasir, batu kali dan seterusnya itu. Ya maksudnya pasti bener, tapi kan mengorbankan bidang properti," tutupnya.