Bandara Kertajati Tekor, Transformasi Disiapkan

Jakarta, MI - Bandara Internasional Kertajati masih bergulat dengan tekanan finansial akibat sepinya penumpang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatat, pendapatan usaha bandara tersebut belum mampu menutup biaya operasional yang terus berjalan.

Hingga Desember 2025, liabilitas jangka pendek PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) mencapai Rp 474 miliar. Sementara itu, liabilitas jangka panjang melonjak hingga Rp 1,5 triliun, sehingga total beban keuangan perusahaan menembus hampir Rp 1,9 triliun.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakseimbangan ekosistem permintaan penerbangan atau demand ecosystem mismatch. Penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pasca-pandemi turut berdampak pada minimnya aktivitas penerbangan di Kertajati.

"Populasi pesawat yang beroperasi di Indonesia menurun drastis pasca-pandemi, sehingga diperlukan diversifikasi bisnis seperti industri MRO dan logistik untuk bertahan," tulis Pemprov Jabar dikutip dari situs resmi, Sabtu (24/1/2026).

Disiapkan Jadi Aerospace Park

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Jabar bersama BIJB menyiapkan langkah transformasi besar bagi Bandara Kertajati di Majalengka. Bandara ini diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri penerbangan melalui pengembangan Aerospace Park serta penguatan konektivitas udara.

Dalam rencana pemulihan bisnis 2026, strategi difokuskan pada tiga pilar utama, yakni optimalisasi penerbangan (Haji, Umrah, dan reguler), penyelesaian kewajiban utang melalui skema restrukturisasi dan konversi saham, serta pengembangan kawasan Aerospace Park.

Untuk mendorong pertumbuhan jumlah penumpang secara berkelanjutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jawa Barat juga menyusun naskah kebijakan (policy brief).

Pengembangan akan terpusat di kawasan Bandara Internasional Kertajati dan akan diintegrasikan dalam kawasan Rebana Metropolitan. Langkah ini mencakup pembangunan akses strategis ke Pelabuhan Patimban dan Cirebon melalui koneksi Tol Cisumdawu dan Cipali.

Sejumlah program prioritas ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Penerbangan umrah reguler dijadwalkan kembali beroperasi pada 6 Februari 2026. Pada Maret 2026, pemerintah menargetkan pembukaan rute domestik baru, sementara transaksi pertama bisnis MRO ditargetkan terealisasi pada Oktober 2026.

Dalam pengembangan Aerospace Park, Pemprov Jabar dan BIJB merencanakan pembangunan fasilitas MRO di atas lahan seluas 84,2 ha. Proyek ini diharapkan mampu menangkap potensi pasar perawatan pesawat di dalam negeri, mengingat sekitar 46% aktivitas MRO maskapai Indonesia masih dilakukan di luar negeri.

Di sisi kebijakan transportasi, pemerintah juga mendorong penerapan skema Multi Airport System, termasuk opsi pengalihan sebagian slot penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kertajati untuk menjaga keberlanjutan volume penumpang.

Sementara dari aspek keuangan, BIJB akan melakukan konversi utang menjadi penyertaan modal, sekaligus membuka peluang masuknya mitra strategis dengan proyeksi modal dasar hingga Rp 10 triliun.

Akses menuju bandara juga akan ditingkatkan melalui penyediaan transportasi darat reguler yang menghubungkan Bandung Raya, Cirebon, hingga Jawa Tengah langsung ke Bandara Kertajati.