OTT Pajak & Bea Cukai Terbongkar, Menkeu Sebut “Shock Therapy” — Publik Bertanya: Mengapa Baru Bereaksi Setelah KPK Menyergap?

Jakarta, MI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai pajak di Banjarmasin dan pegawai Bea Cukai di Jakarta kembali menelanjangi rapuhnya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penangkapan tersebut sebagai “shock therapy” bagi seluruh jajaran pegawai pajak dan bea cukai.

“Mungkin kita lihat hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin yang disergap oleh KPK, ini mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” kata Purbaya, Rabu (4/2/2026).

Namun, pernyataan itu justru memantik pertanyaan publik yang lebih tajam: mengapa efek kejut selalu datang dari KPK, bukan dari sistem pengawasan internal Kementerian Keuangan sendiri?

Fakta bahwa OTT kembali terjadi di sektor paling vital—pajak dan bea cukai—menggambarkan bahwa persoalan integritas bukanlah insiden, melainkan problem struktural yang berulang.

Purbaya menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terjerat perkara, sembari menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum.

“Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi saya tidak akan intervensi hukum… saya tidak akan datang ke Presiden minta ke KPK untuk menghentikan kasus,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses hukum harus berjalan adil.

“Kalau salah ya bersalah, kalau tidak jangan di abuse.”

Di sisi lain, Purbaya mengakui masih ada pegawai pajak yang berkomplot dengan wajib pajak tertentu. Pengakuan ini menjadi sinyal keras bahwa praktik kongkalikong belum sepenuhnya terputus di jantung institusi penerimaan negara.

Sebagai langkah cepat, Kementerian Keuangan akan memindahkan lebih dari 45 pegawai dari unit-unit yang disebut sebagai “tempat gemuk”.

“Minggu ini akan kita pindahkan 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu, untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi,” kata Purbaya.

Namun, kebijakan rotasi semata dinilai belum menyentuh akar persoalan. Memindahkan pegawai dari satu titik rawan ke titik lain tanpa pembenahan sistem pengawasan, transparansi, dan penindakan internal justru berpotensi hanya memindahkan masalah.

Ironisnya, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci siapa saja pegawai yang terjaring OTT.

“Nanti kita lihat kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan satu fakta penting: lagi-lagi, kementerian baru bergerak setelah aparat penegak hukum eksternal turun tangan.

Di tengah gencarnya narasi reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, OTT di sektor pajak dan bea cukai menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Publik kini menunggu lebih dari sekadar “shock therapy”.

Yang dibutuhkan adalah pembersihan menyeluruh—bukan reaksi sesaat setiap kali KPK membuka borok lama yang tak kunjung sembuh.