Ironi Hutan Riau: 54 Perusahaan HTI Kelola 1,5 Juta Hektare, Tapi DBH Kehutanan 2026 Cuma Rp 62 Miliar

Jakarta, MI - Sebanyak 54 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Riau tercatat mengelola kawasan hutan seluas 1,58 juta hektare. Angka itu setara dengan 27 persen dari total luas kawasan hutan di Riau yang mencapai 5,4 juta hektare.

Ironisnya, luasnya konsesi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemerintah daerah di Riau pada 2026 hanya akan menerima dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan sebesar Rp 62,3 miliar. Nilai itu harus dibagi untuk Pemprov Riau dan 12 pemda/kota.

Jika dihitung rata-rata berdasarkan luas konsesi HTI yang ada, maka DBH kehutanan yang diterima hanya sekitar Rp 39.400 per hektare, angka ini sangat kecil dibandingkan luasan hutan yang dikelola untuk tanaman akasia dan eukaliptus tersebut.

DBH kehutanan sebesar Rp 62,3 miliar itu dinilai sangat tak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan HTI. Apalagi, sejumlah riset menyebut keberadaan HTI menimbulkan kerusakan ekologis yang serius, hilangnya vegetasi asli hutan dan dampak lingkungan lainnya. 

Di sisi lain, aktivitas distribusi kayu juga menyisakan persoalan tersendiri. Truk pengangkut akasia dan eukaliptus yang kerap masuk kategori Over Dimension Over Load (ODOL) disebut menjadi pemicu kerusakan jalan raya dan risiko kecelakaan lalu lintas. Beban biaya perbaikan infrastruktur yang ditanggung pemerintah akibat kendaraan ODOL bahkan jauh lebih besar dibandingkan DBH kehutanan yang diterima daerah.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total DBH kehutanan untuk Riau pada 2026 sebesar Rp 62,3 miliar. Dari jumlah itu, Pemprov Riau hanya memperoleh Rp 16,1 miliar. Rinciannya terdiri dari Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 12.242.460.000 dan Dana Reboisasi Rp 3.971.804.000. Selebihnya dialokasikan kepada 12 pemda kabupaten/kota di Riau. 

Jika melihat tren beberapa tahun terakhir, penerimaan DBH Kehutanan Riau terus mengalami penurunan. Pada 2023, Riau masih menerima Rp 161,67 miliar. Angka itu turun menjadi Rp 103,36 miliar pada 2024, lalu kembali merosot menjadi Rp 75.478.909.000 pada 2025. 

Berikut rincian alokasi DBH Kehutanan yang diterima jajaran pemerintah daerah di Riau tahun 2026:

Provinsi Riau: Rp 12.242.460.000 + Dana Reboisasi Rp 3.971.804.000
Kabupaten Bengkalis: Rp 4.493.302.000
Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 4.351.479.000
Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 2.939.911.000
Kabupaten Kampar: Rp 3.618.039.000
Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 3.088.834.000
Kabupaten Pelalawan: Rp 9.599.289.000
Kabupaten Rokan Hilir: Rp 2.326.748.000
Kabupaten Rokan Hulu: Rp 2.484.902.000
Kabupaten Siak: Rp 6.104.704.000
Kota Dumai: Rp 1.901.761.000
Kota Pekanbaru: Rp 2.208.570.000
Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 3.101.339.000
Total: Rp 62.379.142.000

Sebagai pembanding, berikut ini rincian alokasi DBH Kehutanan (IIUPH/PSDH) yang diterima jajaran Pemda di Riau tahun 2025:

Provinsi Riau: Rp 15.837.374.000,-
Kabupaten Bengkalis: Rp 5.800.934.000,-
Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 6.558.920.000,-
Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 3.888.299.000,-
Kabupaten Kampar: Rp 5.015.243.000,-
Kabupaten Kuansing: Rp 4.109.963.000,-
Kabupaten Pelalawan: Rp 11.768.401.000,-
Kabupaten Rokan Hilir: Rp 3.209.411.000,-
Kabupaten Rokan Hulu: Rp 3.132.943.000, -
Kabupaten Siak: Rp 7.724.011.000,-
Kota Dumai: Rp 2.297.739.000,-
Kota Pekanbaru: Rp 2.826.660.000,-
Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 3.309.011.000,-
Total: Rp 75.478.909.000,-

Khusus Provinsi Riau mendapat Dana Reboisasi (DR) pada tahun 2025 sebesar Rp 18,8 miliar. 

Berikut rincian alokasi DBH Kehutanan (IIUPH/PSDH) yang diterima jajaran Pemda di Riau tahun 2024:

Provinsi Riau: Rp 23.333.191.000,-
Kabupaten Bengkalis: Rp 8.950.156.000,-
Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 7.490.901.000,-
Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 4.492.824.000,-
Kabupaten Kampar: Rp 6.335.754.000,-
Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 5.325.829.000,-
Kabupaten Pelalawan: Rp 16.504.265.000,-
Kabupaten Rokan Hilir: Rp 3.334.536.000,-
Kabupaten Rokan Hulu: Rp 4.215.629.000,-
Kabupaten Siak: Rp 11.203.871.000,-
Kota Dumai: Rp 3.674.843.000,-
Kota Pekanbaru: Rp 3.605.947.000,-
Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 4.953.508.000,-
Total: Rp 103,36 miliar. 

Berikut rincian alokasi DBH Kehutanan (IIUPH/PSDH) yang diterima jajaran Pemda di Riau tahun 2023:

Provinsi Riau: Rp 37.626.500.000,-
Kabupaten Pelalawan: Rp 26.305.357.000,-
Kabupaten Siak: Rp 17.128.163.000,-
Kabupaten Bengkalis: Rp 14.264.994.000,-
Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 13.748.748.000,-
Kabupaten Kampar: Rp 10.098.087.000,-
Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 8.141.977.000,-
Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 7.572.784.000,-
Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 6.868.502.000,-
Kabupaten Rokan Hulu: Rp 6.579.038.000,-
Kota Dumai: Rp 5.857.061.000,-
Kota Pekanbaru: Rp 5.747.251.000,-
Kabupaten Rokan Hilir: Rp 5.314.669.000,-
Total: Rp 161,67 miliar. 

Daftar 54 Perusahaan HTI di Riau

Berikut daftar 54 perusahaan HTI di Riau beserta luasan area dan nomor SK perizinannya, sebagaimana tercantum dalam Buku Basis Data Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016:

1. CV. Alam Lestari
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015
Tanggal SK: 30 Januari 2003
Luas (hektare): 3.300

2. CV. Bhakti Praja Mulia
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/1/2003/011
Tanggal SK: 28 Januari 2003
Luas (hektare): 5.800

3. CV. Harapan Jaya
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/1/2003/016
Tanggal SK: 31 Januari 2003
Luas (hektare): 4.800

4. CV. Mutiara Lestari
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/1/2003/007
Tanggal SK: 25 Januari 2003
Luas (hektare): 4.000

5. CV. Putri Lindung Bulan
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/1/2003/005
Tanggal SK: 25 Januari 2003
Luas (hektare): 2.500

6. KD Bina Jaya Langgam
Nomor SK Izin: 228/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 20 Juni 2007
Luas (hektare): 1.910

7. PT Arara Abadi
Nomor SK Izin: 743/Kpts-11/1996
Tanggal SK: 25 November 1996
Luas (hektare): 299.975

8. PT. Artelindo Wiratama
Nomor SK Izin: 122/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 2 April 2007
Luas (hektare): 10.740

9. PT. Balai Kayang Mandiri
Nomor SK Izin: 20/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 05 Januari 2007
Luas (hektare): 22.250

10. PT. Bina Daya Bentala
Nomor SK Izin: SK. 555/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 19.870

11. PT. Bina Daya Bintara
Nomor SK Izin: 64/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 7.550

12. PT. Bina Duta Laksana
Nomor SK Izin: 207/Menhut-II/2006
Tanggal SK: 8 Juni 2006
Luas (hektare): 28.890

13. PT. Bukit Batu Hutani Alam
Nomor SK Izin: 365/Kpts-11/2003
Tanggal SK: 30 0ktober 2003
Luas (hektare): 33.605

14. PT. Bukit Batubuh Sei Indah
Nomor SK Izin: 67/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 13.420

15. PT. Bukit Raya Pelalawan
Nomor SK Izin: 70/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 4.010

16. PT. Citra Sumber Sejahtera
Nomor SK Izin: 68/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 15.360

17. PT. Ekawana Lestari Darma
Nomor SK Izin: 733/Kpts-11/1997
Tanggal SK: 1 Desember 1997
Luas (hektare): 9.300

18. PT. Madukoro
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/1/2003/017 
Tanggal SK: 31 Januari 2003
Luas (hektare): 15.000

19. PT. Merbau Pelalawan Lestari
Nomor SK Izin: 69/Menhut-II1/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 5.970

20. PT. Mitra Hutani Jaya
Nomor SK Izin: 101/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 11 April 2006
Luas (hektare): 9.240

21. PT. Mitra Kembang Selaras
Nomor SK Izin: 71/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 14.800

22. PT. Mitra Tani Nusa Sejati
Nomor SK Izin: 66/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 7.480

23. PT. Nusa Prima Manunggal
Nomor SK Izin: 522.1/Dishut/X1/2002/002
Tanggal SK: 12 November 2002
Luas (hektare): 4.412

24. PT. Nusa Wana Raya
Nomor SK Izin: 241/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 19 Juli 2007
Luas (hektare): 26.880

25. PT. Nusantara Sentosa Raya (d/ha.n. PT. Siak Raya Timber)
Nomor SK Izin: 550/Menhut-II/2012
Tanggal SK: 4 Oktober 2012
Luas (hektare): 23.030

26. PT. Perkasa Baru
Nomor SK Izin: 75/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 13.170

27. PT. Perawang Sukses Perkasa
Nomor SK Izin: 249/Kpts-II/1996
Tanggal SK: 27 Februari 1996
Luas (hektare): 50.725

28. PT. Putra Riau Perkasa
Nomor SK Izin: 104/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 11 April 2006
Luas (hektare): 15.640

29. PT.Prima Bangun Sukses
Nomor SK Izin: 553/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 8.670

30. PT. Riau Abadi Lestari
Nomor SK Izin: 524/Kpts-11/1997
Tanggal SK: 25 Agustus 1997
Luas (hektare): 12.000

31. PT. Riau Andalan Pulp & Paper
Nomor SK Izin: 180/Menhut-11/2013
Tanggal SK: 21 Maret 2013
Luas (hektare): 338.536

32. PT. Riau Indo Agropalma
Nomor SK Izin: 61/Menhut-II/2006
Tanggal SK: 22 Maret 2006
Luas (hektare): 9.570

33. PT. Rimba Lazuardi
Nomor SK Izin: 79/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 5 Maret 2007
Luas (hektare): 23.340

34. PT. Rimba Mandau Lestari
Nomor SK Izin: 552/Menhut-II/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 5.630

35. PT. Rimba Mutiara Permai
Nomor SK Izin: 65/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 23 Februari 2007
Luas (hektare): 8.030

36. PT. Rimba Peranap Indah
Nomor SK Izin: 598/Kpts-11/1996
Tanggal SK: 16 September 1996
Luas (hektare): 11.620

37. PT. Rimba Rokan Lestari
Nomor SK Izin: 262/Kpts-11/1998
Tanggal SK: 27 Februari 1998
Luas (hektare): 14.875

38. PT. Rimba Rokan Perkasa
Nomor SK Izin: SK. 554/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 22 Desember 2006
Luas (hektare): 22.930

39. PT. Rimba Seraya Utama
Nomor SK Izin: 599/Kpts-II/1996
Tanggal SK: 16 September 1996
Luas (hektare): 12.600

40. PT. Ruas Utama Jaya
Nomor SK Izin: 18/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 5 Januari 2007
Luas (hektar): 44.330 

41. PT. Sari Hijau Mutiara
Nomor SK Izin: 378/Menbut-II/2008
Tanggal SK: 28 Oktober 2008
Luas (hektare): 20.000

42. PT. Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)
Nomor SK Izin: 19/Menhut-11/2007
Tanggal SK: 5 Januari 2007
Luas (hektare): 9.300

43. PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung
Nomor SK Izin: 102/Menhut-11/2006
Tanggal SK: 11 April 2006
Luas (hektare): 11.830

44. PT. Satria Perkasa Agung
Nomor SK Izin: 244/Kpts-11/2000
Tanggal SK: 22 Agustus 2000
Luas (hektare): 34.725

45. PT. Sekato Pratama Makmur
Nomor SK Izin: 366/Kpts-II/2003
Tanggal SK: 30 Oktober 2003
Luas (hektare): 44.735

46. PT. Selaras Abadi Utama
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHΗΚΗΤ/ΧΙΙ/2002/005
Tanggal SK: 30 Desember 2002
Luas (hektare): 13.600

47. PT. Seraya Sumber Lestari
Nomor SK Izin: 22/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 05 Januari 2007
Luas (hektare): 19.450

48. PT. Sumatera Silva Lestari (Luas Total 42.530 Ha: di Sumut 33.390 Ha)
Nomor SK Izin: 82/Kpts-II2001
Tanggal SK: 15 Maret 2001
Luas (hektare): 9.140

49. PT.Sumatera Riang Lestari (d/h PT. Sumatera Sinar Plywood Industry (Luas Total 215.305 Ha: di Sumut 67.230 Ha)
Nomor SK Izin: 208/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 25 Mei 2007
Luas (hektare): 148.075

50. PT. Suntara Gajapati
Nomor SK Izin: 71/Kpts-II/2001
Tanggal SK: 15 Maret 2001
Luas (hektare): 34.793

51. PT. Triomas FDI
Nomor SK Izin: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012
Tanggal SK: 29 Januari 03
Luas (hektare): 9.625

52. PT. Tuah Negri
Nomor SK Izin: 215/Menhut-II/2007
Tanggal SK: 28 Mei 2007
Luas (hektare): 1.480

53. PT. Peranap Timber (PT. Uniseraya)
Nomor SK Izin: 119/Menhut-II/2014
Tanggal SK: 30 Januari 2014
Luas (hektare): 33.360

54. PT. Wananugraha Bina Lestari
Nomor SK Izin: 362/Menhut-II/20007
Tanggal SK: 25 Oktober 2007
Luas (hektare): 7.465. (R-03).