Menko Airlangga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8% pada 2029 Lewat Penguatan Industri dan SDM

Jakarta, MI - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 dengan menyiapkan strategi penguatan produktivitas nasional, terutama melalui peningkatan daya saing industri dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara A Half-day National Tripartite Forum on Responsible Business Conduct and Operationalizing Human Rights Due Diligence in Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

"Target pertumbuhan 8% tersebut hanya dapat dicapai jika Indonesia mampu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan sektor industri serta penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Sektor elektronik disebut sebagai salah satu industri unggulan dalam kerangka Making Indonesia 4.0," kata Airlangga dalam keterangan resminya, seperti dikutip Jumat (13/2/2026).

Dia mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11%, dengan pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperkirakan meningkat lebih dari 3%. Capaian ini dinilai menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing.

Dalam penguatan sektor industri, hingga triwulan IV 2025, sektor elektronik tercatat berkontribusi sekitar 1,6% terhadap PDB nasional, dengan pertumbuhan 4,13% secara tahunan (yoy). 

"Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus berinovasi dan memperluas keterlibatan dalam Global Value Chain (GVC), seiring peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industry," ucap Airlangga.

Airlangga menegaskan penerapan prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Standar internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights serta ILO MNE Declaration dijadikan acuan untuk memastikan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung pekerjaan yang layak.

Pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan program Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chain (RISSC) dan RBC yang diinisiasi oleh International Labour Organization bersama pemerintah dan pelaku industri, dengan dukungan Pemerintah Jepang. 

"Program ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memperkuat praktik bisnis sesuai prinsip OECD serta membangun rantai pasok yang lebih tangguh dan inklusif," sebut Airlangga.

Selain sektor elektronik, pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem industri semikonduktor untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. 

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor Indonesia, disertai kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat guna memperkuat teknologi, riset, dan inovasi.

Menutup sambutannya, Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun industri yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

"Kami berharap forum tersebut dapat memperkuat kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing industri sekaligus memastikan terciptanya lingkungan kerja yang layak, demi membangun rantai pasok nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," pungkas Airlangga.