Mahfud MD Apresiasi KPK Kembali Gencar OTT: Tanda Lembaga Antirasuah Mulai Bangkit!

Jakarta, MI – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai mulai kembali gencar melakukan penindakan terhadap praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) pribadinya @mohmahfudmd, pada Kamis (5/2/2026).

Apresiasi itu muncul setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi berbeda, yakni Kalimantan Selatan dan Jakarta, pada Rabu (4/2/2026) kemarin. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dua perkara yang berbeda.

Menurut Mahfud, intensitas penindakan melalui OTT yang kembali meningkat menunjukkan bahwa KPK mulai kembali bangkit dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Memasuki tahun 2026 KPK mulai bangkit. OTT sana-sini. Pemerintah mulai memberi ruang kepada KPK untuk beraksi, meskipun belum lincah menyentuh kasus-kasus besar," tulis Mahfud. 

Ia menilai kondisi tersebut sebagai perkembangan yang positif bagi lembaga antirasuah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut, Mahfud mengajak seluruh masyarakat untuk membersamai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. 

"Ini perkembangan bagus. Eksistensi KPK secara yuridis makin kuat karena fungsinya masuk di dalam KUHAP. Ayo kita bersamai KPK," tegasnya. 

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan dua OTT di dua wilayah berbeda, yakni Jakarta dan Kalimantan Selatan pada hari yang sama. Kedua operasi tersebut disebut berkaitan dengan perkara yang berbeda.

Untuk OTT di Kalimantan Selatan, KPK mengungkapkan bahwa perkara yang ditangani berkaitan dengan restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. 

Sementara itu, untuk operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta berkaitan dengan kegiatan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Sesuai ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Hingga saat ini, perkembangan lebih lanjut terkait OTT yang berlangsung di Jakarta maupun di Kalimantan Selatan masih menunggu keterangan resmi dari KPK.