PDIP Larang Simpatisan, Kader, dan Pendukung Ganjar Berdemo di MK

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 16 Oktober 2023 11:58 WIB
Jakarta, MI - PDIP melarang kader, simpatisan, hingga pendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo, menggelar demo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan batas usia capres dan cawapres, hari ini, Senin (16/10). "PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis. Hasto meyakini falsafah baik dan buruk akan nampak dengan sendirinya. Oleh karenanya jika ada etika politik, kebenaran hingga kepentingan umum dilanggar, maka akan tercipta moral force. “Jadi ngapain di demo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi,” kata Hasto. Dia juga meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan hukum yang mestinya menjadi kewenangan pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah. “Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pala politik sekiranya dilanggar,” ujarnya. “Jadi dari pada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai,” pungkasnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan sejumlah gugatan terkait batas usia capres-cawapes pada hari ini, Senin (16/10). “Senin 16 Oktober 2023. Pukul 10.00 WIB. Pengucapan putusan,” demikian tertulis dalam laman resmi MK, Selasa (10/10).

Topik:

PDIP MK Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Sebelumnya

Selain ke China, Jokowi Juga akan ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS

Berita Selanjutnya

Tolak Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun, Intip Harta Kekayaan Anwar Usman

Berita Terkait

Politik
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Istimewa)

PDIP Dukung Penetapan Status Bencana Nasional

7 Desember 2025 18:34 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris

Charles Honoris: Lebih Dari 15 Rumah Sakit Tidak Beroperasi Sejak Bencana Sumatera

5 Desember 2025 22:51 WIB

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB

Politik
Politisi senior PDIP, Ribka Tjiptaning

Dilaporkan ke Bareskrim, Ribka Tjiptaning: Hadapi Saja

14 November 2025 07:10 WIB

Hukum
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan atas gugatan sejumlah perkara dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)

Tok! MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, Begini Alibinya

13 November 2025 18:03 WIB