Harga Daging Sapi Tembus Rp140 Ribu, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Rizal Siregar
Rizal Siregar
Diperbarui 26 Januari 2026 11:38 WIB
Anggota Komisi VI DPR PKB Imas Aan Ubudiyah (Dok. MI)
Anggota Komisi VI DPR PKB Imas Aan Ubudiyah (Dok. MI)

Jakarta, MI - Menjelang bulan suci Ramadan, gejolak harga daging sapi mulai dirasakan masyarakat. Di sejumlah daerah seperti Banten dan Yogyakarta, harga daging sapi dilaporkan menembus Rp140 ribu per kilogram, memicu kekhawatiran akan semakin beratnya beban ekonomi warga.

Kondisi tersebut turut berdampak pada para pedagang. Di Cianjur, Jawa Barat, ratusan pedagang daging sapi bahkan memilih mogok berjualan pada Minggu (25/1/2026) sebagai bentuk protes atas mahalnya harga di tingkat pengecer.

Situasi ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiyah. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga daging sapi, terutama dengan memaksimalkan kebijakan impor yang telah dikeluarkan.

Pemerintah sebelumnya memberikan izin impor daging sapi sebanyak 250 ribu ton kepada BUMN, ditambah kuota 30 ribu ton untuk pihak swasta. Menurut Imas, kebijakan tersebut seharusnya menjadi instrumen efektif untuk menekan harga di pasaran.

“Impor sebesar itu harus berdampak langsung ke masyarakat. Jangan sampai negara sudah membuka keran impor, tapi harga di pasar tetap melambung dan rakyat tidak merasakan manfaatnya,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ia mengingatkan bahwa Ramadan hampir selalu diiringi lonjakan permintaan pangan, sehingga tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga sulit dihindari. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, tetapi juga memastikan distribusi berjalan adil dan transparan.

Imas menilai lemahnya pengawasan dapat membuat kebijakan impor sekadar menjadi formalitas administratif. Jika dibiarkan, konsumen—terutama masyarakat berpenghasilan rendah—akan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab negara. Saat kebutuhan meningkat, negara tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar,” tegasnya.

Ia pun mendorong Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait untuk segera menggelar operasi pasar serta memperketat pengawasan distribusi daging sapi, agar gejolak harga dapat diredam sebelum Ramadan tiba.

Topik:

DPR Harga Pangan Daging Sapi Ramadan