Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Presiden yang Terpilih jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jakarta, MI - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Thomas akan menggantikan Juda Agung, yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur BI pada 13 Januari lalu. 

"Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI adalah Thomas Djiwandono," ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun. 

Hasil kesepakatan ini rencananya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1/2026) untuk mendapatkan persetujuan akhir dari pimpinan DPR sebelum pelantikan resmi.

Profil Thomas Djiwandono

Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia berasal dari keluarga yang memiliki ikatan kuat dengan dunia ekonomi dan pemerintahan.

Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, merupakan mantan Gubernur BI periode 1993-1998, sedangkan ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, adalah kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum menjadi Wamenkeu di Kabinet Merah Putih, Thomas menempuh pendidikan tinggi dan memiliki rekam jejak profesional yang panjang. Ia lulusan Sejarah dari Haverford College (AS) dan meraih gelar Magister Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University (AS).

Kariernya di bidang keuangan mencakup pengalaman sebagai analis di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong, serta menjabat CEO PT Comexindo International selama periode 2010-2024.

Di bidang politik, ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sebelum akhirnya mengundurkan diri per 31 Desember 2025 untuk menjaga profesionalitas jabatan publiknya. 

Thomas ditunjuk sebagai Deputi Gubernur BI setelah masuk dalam rekomendasi tiga calon yang diajukan Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Presiden Prabowo pada pertengahan Januari 2026. Dengan jabatan barunya, Thomas diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia.