DPR Minta Batalkan Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India

Jakarta, MI - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta agar rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan. Ia menilai langkah itu bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi pedesaan.

Said menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan ekonomi domestik sebagai prioritas melalui berbagai program strategis.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” kata Said  dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/2/2026).

Ia menekankan, peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diikuti oleh peningkatan produktivitas di sektor hulu yang dikelola Kementerian Pertanian, sehingga ekonomi desa bergerak lebih aktif dan ketergantungan pada impor bisa dikurangi.

Namun, menurutnya, rencana impor kendaraan niaga justru menunjukkan arah yang berlawanan. Said mengingatkan, sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.

“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” ucapnya.

Ia juga mengutip perhitungan lembaga riset Celios, yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.

Meski demikian, Said mempertanyakan perusahaan pelat merah itu tidak menggandeng produsen dalam negeri. Ia menilai, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar hampir setara produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.

“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” tuturnya.

Said juga menekankan, harga murah tidak selalu berarti efisien dalam jangka panjang, terutama terkait layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.

“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” kata dia.

Ia menambahkan, penggunaan APBN yang bersifat multiyears seharusnya bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa rencana impor kendaraan niaga tersebut sebaiknya tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.