Penyidik DLHK Riau Terus Memburu Aktor Utama Perambah Hutan Desa Sanglap Riau

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 12 Juli 2022 23:09 WIB
Indragiri Hulu, MI - Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau baru-baru ini menetapkan HS sebagai tersangka kasus perambahan hutan di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). “Penetapan HS sebagai tersangka pada kasus ini setelah tim penyidik berkoordinasi dengan Korwas dan sudah dijebloskan ke tahanan Polda Riau,” ujar Kadis LHK Riau Mamun Murod melalui Kabid Penaatan dan Penataan M Fuad via WhatsApp, Selasa siang (12/7/2022). Fuad mengatakan, terhadap kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain jika nantinya ada bukti-bukti ditemukan penyidik. Tim penyidik masih terus mendalami kasus ini, siapa sebenarnya pemilik atau aktor utama di belakang. "Baru-baru ini ada ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik alat berat. Namun setelah diperiksa penyidik, orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan," ucapnya. Saat disinggung pria inisial MN yang diduga oknum pejabat sekaligus aktor utama di balik tersangka HS, Fuad meminta menunggu karena proses penyelidikan masih berjalan. "Mohon sabar ya, kasus ini masih dalam proses penyelidikan, terlalu dini. Kita tetap mempertajam proses penyidikan sampai menemukan aktor di belakangnya. Mudah-mudahan menjadi terang perkaranya," ungkap Kabid Penaatan dan Penataan DLHK Riau ini. Dijelaskan Fuad, tersangka HS dijerat Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 5  UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut aturan ini, setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Tim penyidik konsisten kasus ini sampai ke pengadilan supaya nantinya ada efek jera bagi peramabah kawasan hutan. "Kita akui penyidik merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu The Criminal Justice System. Ada di dalamnya penyidik PPNS, penyidik Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bersinergi dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan," imbuhnya. “Dalam kasus ini Gubernur Riau Syamsuar berkomitmen menegakkan hukum tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Beliau menyatakan pada media beberapa hari lalu agar DLHK mengejar aktor di belakang kasus ini," pungkas Fuad. Sebelumnya, Selasa (28/6/2022), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bersama-sama dengan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) berhasil mengamankan satu unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange dalam operasi pengamanan hutan wilayah KPH Indragiri di Kabupaten Inhu. Lokasinya tepatdi dalam kawasan hutan yang berdekatan dengan TNBT atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum KPH Indragiri di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cinaku, Inhu, Provinsi Riau. (Paruntungan) #Riau

Topik:

Riau deforestasi pemprov riau indragiri hulu Taman Nasional Bukit Tigapuluh ilegal loging

Berita Sebelumnya

Niat Jadi Dosen UGM, Malah Ditipu Polisi Gadungan Miliaran Rupiah

Berita Selanjutnya

Kepergok Saat Beraksi, Pelaku Curanmor di Probolinggo Nyaris Diamuk Massa

Berita Terkait

Hukum
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok MI)

Plt Gubernur hingga Bupati Diperiksa, KPK Bongkar Dugaan “Jatah Preman” Rp7 Miliar di Proyek PUPR

12 Februari 2026 11:00 WIB

Monitor Hukum
Daftar perusahaan dengan konsesi terbesar yang telah memperoleh pemutihan berdasarkan SK I-II (Foto: Dok MI/Istimewa)

Ekspansi Sawit, Dugaan Pemutihan Izin, dan Gelombang Demo Warga — Sorotan pada PT Bersama Sejahtera Sakti

11 Februari 2026 23:17 WIB

Hukum
Sejumlah massa aksi membentangkan spanduk tuntutan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam aksi tersebut, demonstran mendesak KPK dan Kejaksaan Agung segera memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara terkait dugaan konflik kepentingan dan pembiaran aktivitas tambang nikel PT TMS di Pulau Kabaena yang dituding menyebabkan deforestasi. (Foto: Dok MI/Aswan)

Demo di KPK, Massa Desak Usut Gubernur Sultra Terkait Tambang Nikel di Kabaena

26 Januari 2026 15:50 WIB

Nasional
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025 telah menewaskan 1.190 jiwa dan 141 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang per 17 Januari 2026. (Foto: Dok Jatam)

Hulu Dikuasai Korporasi, Hilir Dibanjiri Mayat: Peran Astra Group dan Sinar Mas Group dalam Tragedi Sumatera

18 Januari 2026 20:22 WIB

Nusantara
Lokasi ledakan pipa gas PT TGI (Foto: Istimewa)

Ledakan Pipa Gas di Riau, PT TGI Perkirakan Perbaikan Selesai 5 Hari

3 Januari 2026 17:43 WIB

Nasional
Ilustrasi pembukaan lahan sawit (Foto: Dok MI?

Oligarki Sawit Dinilai Ancam Konstitusi dan Lingkungan di Tahun Krisis 2026

1 Januari 2026 19:24 WIB