ADB Setujui Pinjaman 500 Juta Dolar AS untuk Tingkatkan SDM Indonesia

Jakarta, MI - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS untuk mendukung reformasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (10/12/2025), dengan kurs Rp16.677 per dolar AS.

Dana tersebut akan difokuskan pada sektor pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial.

Pinjaman ini merupakan subprogram ketiga dari Program Peningkatan Produktivitas melalui Pengembangan SDM (Boosting Productivity through Human Capital Development Program), berfokus pada institusionalisasi reformasi dari dua subprogram sebelumnya yang masing-masing telah disetujui pada 2021 dan 2023.

Subprogram pertama menetapkan landasan regulasi dan inisiatif percontohan, dan subprogram kedua memperluas implementasi. Sementara itu, subprogram ketiga ini mengintegrasikan reformasi-reformasi tersebut ke dalam sistem nasional Indonesia untuk mendukung produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fokus utama reformasi mencakup kebijakan asuransi kesehatan yang memperluas cakupan perawatan pencegahan untuk menyertakan skrining kanker payudara dan kanker serviks serta pencegahan anemia pada remaja putri.

ADB menyatakan bahwa reformasi ini memberdayakan perempuan dengan memberi mereka kebebasan untuk memilih fasilitas kesehatan primer bagi diri mereka dan mencari perawatan di tempat yang mereka rasa aman.

Sementara itu, Program Kartu Prakerja, yang telah melatih lebih dari 18 juta peserta, kini diperbarui dengan materi terkait keterampilan hijau dan kecerdasan buatan. Sebuah platform bimbingan karier digital baru membantu mencocokkan lulusan dengan peluang kerja.

Program ini mendukung pendirian 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tambahan melalui kerja sama dengan berbagai universitas. Selain itu, semua universitas negeri diwajibkan menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.

Program ini juga telah membentuk tim koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasional di 63 persen provinsi di Indonesia, guna lebih menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain itu, program ini mendorong transfer fiskal berbasis kinerja, sehingga pengeluaran pemerintah daerah lebih selaras dengan prioritas nasional.