Penggeledahan Rumah Siti Nurbaya Seret Skandal Sawit–Tambang, Diduga Ada Aliran Suap Ratusan Miliar

Jakarta, MI - Penggeledahan di rumah mantan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar berubah menjadi sinyal keras bahwa penyidikan dugaan korupsi alih fungsi lahan hutan tak lagi menyasar level bawah. Langkah paksa yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung menunjukkan perkara ini bergerak menuju lingkar kekuasaan yang lebih tinggi.

Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaiman Nahdi menegaskan penyidik tidak datang dengan tangan kosong. “Ada beberapa yang disita, ada dokumen, ada juga barang-barang bukti elektronik, dan itu yang memang kita perlukan,” ujarnya di kompleks Kejagung, Jakarta dikutip pada Minggu (1/2/2026). Pernyataan ini menegaskan fokus penyidik pada jejak administrasi dan komunikasi digital yang diduga merekam proses permainan izin.

Sumber Monitorindonesia.com yang mengetahui proses penyidikan mengungkap temuan yang lebih mencengangkan. “Ada juga ditemukan itu aliran transaksi suap, berjumlah ratusan miliar rupiah ke oknum-oknum di kementerian itu,” katanya. 

Jika informasi ini terkonfirmasi di persidangan, maka kasus ini bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan dugaan korupsi sistemik di tubuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perkara yang diusut disebut mencakup rentang 2015–2024. Tak hanya alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit, tetapi juga pembukaan kawasan untuk tambang batu bara dan nikel di sejumlah provinsi. “Bukan cuma sawit saja, tetapi juga ada alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan batubara dan nikel di beberapa provinsi,” jelas sumber tersebut.

Artinya, dugaan korupsi ini menyentuh sektor-sektor ekstraktif bernilai triliunan rupiah.

Penggeledahan turut menyasar lokasi yang berkaitan dengan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan Siti Nurbaya. 

“Itu anaknya. Pas penggeledahan dua-duanya ada,” ungkap sumber. Fakta ini memperluas spektrum perkara, dari dugaan korupsi birokrasi menjadi kemungkinan jejaring kepentingan politik.

Syarief membenarkan sedikitnya enam lokasi digeledah selama dua hari operasi. “Saya benarkan dulu, bahwa memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu di beberapa tempat yang salah satunya itu di rumah yang disebutkan tadi,” katanya. Meski tak merinci alamat, informasi awal menyebut lokasi tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Bogor.

Kasus ini sejatinya bukan bab baru. Pada Oktober 2024, penyidik Jampidsus sudah lebih dulu menggeledah kantor KLHK. Artinya, penyidikan berjalan senyap cukup lama sebelum akhirnya menyentuh kediaman mantan menteri. 

Kini publik menunggu keberanian penegak hukum: apakah bukti yang telah disita cukup kuat menyeret aktor utama ke meja hijau, atau justru kembali menguap di lorong kekuasaan.