Efisiensi Anggaran, HNW Minta Pemerintah Tetap Jaga Kualitas Layanan Haji

JAKARTA, MI - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), tetap menjaga kualitas layanan haji tahun 1445 H/2025 M meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

HNW mengingatkan bahwa pemotongan anggaran tidak boleh berdampak pada pelayanan jamaah haji.

“Kami berharap Kemenag dan BPH tetap optimis serta bekerja cerdas untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas layanan,” ujarnya.

Saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Kepala BPH beberapa hari lalu, HNW menegaskan bahwa kedua pihak sepakat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. 

“Alhamdulillah, dalam rapat disepakati bahwa efisiensi anggaran di Kemenag dan BPH tidak akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” jelasnya, Kamis (6/2/2025)

Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1445 H/2025 M masih berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun, mulai 2026, tugas penyelenggaraan haji akan beralih sepenuhnya ke BPH.

Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah cukup besar, yaitu Rp 14,2 triliun untuk Kemenag, termasuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta Rp 85,9 miliar untuk BPH.

HNW juga menyinggung peran Komisi VIII DPR dalam membantu pemerintah menurunkan biaya haji tahun ini. “Kami telah mengupayakan agar biaya haji lebih terjangkau. Dalam waktu dekat, Keputusan Presiden (Keppres) terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) akan segera terbit,” katanya.

Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengulang permasalahan haji sebelumnya. “Pelayanan haji yang baik adalah amanah dan marwah bangsa Indonesia. Ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo,” tutup HNW. ***