PDIP Bantah Ada Kesepakatan Politik dengan Anies di Pilkada Jakarta
Jakarta, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, menepis adanya kesepakatan politik yang dibangun antara Anies Baswedan dengan PDIP terkait Pilkada Jakarta 2024.
"Enggak, orang silaturahim kok urusannya politik. Murni silahturahmi, tidak ada kesepakatan politik. Karena kami tidak dalam posisi membuat kesepakatan apapun, posisinya betul-betul kami silahturahim," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Said juga membantah soal beredarnya foto Anies bersama elite PDIP dengan lembaran dokumen yang tampak sedang ditandatangani.
"Mas Anies pegang kertas, ada yang dicatat, ya biasa saja. Itu kan bukan kumpulan kertas kemudian kertas kesepakatan," katanya.
Dia menyebut bahwa pertemuan dirinya dengan Anies dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam rangka silaturahmi belaka.
"Foto itu dalam konteks kami silaturahim, namanya juga teman, kami tidak bisa menghindari itu karena kami silaturahim dengan Mas Anies, bersama Mas Basarah, silaturahim sebagai teman tidak lebih dari itu," ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa tidak ada misi politik yang dibawa dalam pertemuan tersebut.
"Belum ada misi-misi politik dan sebagainya karena kalau misinya kami politik, maka mau tidak mau itu harus seizin oleh DPP partai," ujarnya.
Untuk itu, dia menegaskan dokumen yang tampak dalam foto tersebut bukan pakta integritas yang ditandatangani terkait pilkada.
"Kalau pakta integritas dan sebagainya ya berarti jadi calon dong, kan posisinya betul betul silahturahmi," tuturnya.
Said juga mengatakan, bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah menyampaikan hasrat atau keinginannya untuk bergabung sebagai kader PDIP.
"Tidak pernah dan memang tidak pernah menyentuh urusan politik," ungkapnya.
Topik:
Anies Baswedan PDIP Pilkada JakartaBerita Sebelumnya
PDIP Pastikan Pramono-Rano Akan Daftar ke KPU Jakarta Besok Jam 11 Siang
Berita Selanjutnya
Diisukan Jadi Cagub DKI Jakarta, Ini Profil Pramono Anung
Berita Terkait
Dewi Juliani: Praktik Parkir Lepas Tanggung Jawab, Langgar Perlindungan Konsumen dan Berpotensi Pemerasan di KUHP Baru
20 Januari 2026 19:52 WIB
Politisi PDIP: Presiden Prabowo Hanya Lempar Wacana Soal Pilkada Melalui DPRD
19 Januari 2026 17:17 WIB