Tegas! PDIP Tolak Usulan Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, MI – PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap politik tersebut merupakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tetap berpegang pada prinsip Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat sebagai bagian dari amanat reformasi.

“Melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDI Perjuangan,” kata Hasto, Sabtu (17/1/2026). 

Menurut Hasto, Pilkada langsung memberikan jaminan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya serta menjamin kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.

“Dengan dipilih langsung, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap lima tahun. Ada jaminan kepastian masa jabatan dan tidak mudah untuk dijatuhkan melalui parlemen,” tuturnya.

Selain itu, Hasto menilai Pilkada langsung dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat, terutama dalam merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan selama masa kampanye.

“Ini kan suara rakyat, kemudian di parlemen, di DPR RI, kami yakin DPR RI juga akan mendengarkan suara rakyat tersebut,” imbuhnya.

Hasto mengatakan bahwa PDIP akan segera melakukan dialog dan komunikasi politik dengan partai-partai lain guna membahas sikap terkait mekanisme Pilkada. Ia optimistis akan ada dukungan dari berbagai pihak.

“Kami akan berdialog, lakukan langkah-langkah, memberikan penjelasan kepada pimpinan partai, pimpinan fraksi. Saya yakin semua juga punya komitmen yang sama terhadap rakyat,” ujarnya.