PDIP Ingatkan Pemerintah Soal PBI, Jangan Sampai Gaduh Lagi

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah untuk mematuhi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait pengaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 11 juta orang.

"Ini tiga bulan ya, jangan sampai gaduh lagi. Pemerintah dan DPR sepakat, selama 3 bulan PBI yang non aktif dikembalikan lagi dan ini berarti butuh surat keputusan dari Mensos sebagai dasar dari Menkes dan BPJS dan rumah sakit karena jangan sampai Ketika rumah sakit melayani tidak dibayar oleh BPJS, butuh legal standing," kata Edy Wuryanto di Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026).

Politisi PDIP itu menceritakan, data penerima PBI sejak dulu bermasalah.

"Memang data itu selalu bermasalah. Dulu 2021, kita pernah rapat sampai subuh, sekitar 27 juta data PBI kita minta revisi, gak selesai sampai sekarang. Tahun kemarin 7,2 juta PBI yang dinonaktifkan, sekarang 11 juta PBI yang dinonaktifkan. Sehingga pemerintah kalau mau serius, ya sekarang-sekarang ini focus DTSEN. Instruksi Presiden kepada BPS dan Kemesos, Kemendagri, dan Pemda, harus segera perbaiki data itu sehingga 3 bulan kedepan ada kepastian, yang 11 juta itu ada kepastian masuk desil berapa," kata Edy. 

Ia menegaskan, bila PBI telah memperbaiki data tersebut sehingga diketahui yang berhak menerima PBI.

"Kalau masuk desil 1-5, dia punya hak sebagai penerima PBI, kalau 6-10 tidak punyak hak masuk PBI," tegasnya.

Edy juga meminta agar BPJS memberikan notifikasi bila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI

"BPJS mempunyai tugas untuk menyampaikan ke public kalau dikasih notifikasi agar rakyat tahu, punya kesempatan, waktu untuk pindah dari PBI," kata Edy Wuryanto.

Terkait dengan 200 ribu penderita penyakit kronis seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan, mereka harus dilayani.

"Kemenkes juga harus menjamin penyakit kronis yang katanya 200 ribu orang, itu ada jaminan pembiayaan dari pemerintah. Karena gak mungkin orang gagal ginjal, stroke, jantung, jangan dibiarkan meninggal," ungkap Edy