54 Juta Penduduk Miskin Belum Terdaftar di PBI BPJS Kesehatan

Jakarta, MI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperbarui basis data penentuan peserta PBI BPJS Kesehatan. Jika sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial mencatat bahwa pada 2025 terdapat lebih dari 54 juta penduduk miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Padahal, kelompok ini seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Setelah beralih ke DTSEN, Kemensos menemukan masih banyak warga yang masuk kategori sangat miskin hingga rentan miskin belum tercakup dalam kepesertaan PBI.

"Di desil 1 sampai 5, yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu 54 juta jiwa lebih," kata Saifullah atau Gus Ipul dalam rapat konsultasi terkait perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial di DPR, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, masih ditemukan kelompok tidak miskin atau bahkan kelas menengah yang menjadi peserta PBI. Jumlahnya mencapai lebih dari 15 juta orang. "Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu [untuk bisa terdaftar sebagai peserta PBI]," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, temuan data sepanjang 2025 tersebut akan segera ditindaklanjuti pada tahun ini. Kemensos akan memeriksa data masyarakat berdasarkan desil untuk memilah siapa yang berhak terdaftar sebagai peserta PBI maupun menjadi penerima bantuan sosial, juga sebaliknya, menghapus mereka yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan. 

"Dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan groundcheck lebih luas lagi, 2025 itu kami hanya mampu groundcheck 12 juta KK [kartu keluarga] lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah, kami kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," tutur Gus Ipul.

Berdasarkan keterangan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sebanyak 11 juta orang terdampak penonaktifan PBI setelah pembaruan data berbasis DTSEN. Mayoritas dari jumlah itu, yakni 10,64 juta orang menjadi nonaktif PBI karena hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga.

Selain itu, ada peserta yang dihapus dari kepesertaan PBI karena berbagai alasan, antara lain: 57.455 karena ada informasi mutasi meninggal dari BPJS, 21.901 karena terdaftar sebagai keluarga ASN/TNI/Polri, 616 yang merupakan ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif, hingga 477 dari keluarga yang menyanggah sebagai penerima bansos. 

Dari total 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI, sekitar 1,11 juta telah melakukan reaktivasi, atau mendaftar kembali sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Mereka yang merupakan penduduk miskin dan tidak mampu membayar iuran secara mandiri akan melakukan reaktivasi. 

Sementara itu, sebanyak 8,44 juta peserta melakukan pindah segmen. Artinya, sebagian dari mereka kini menjadi peserta mandiri dan membayar iurannya sendiri, atau terdaftar sebagai peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda).