Publik Dihibur Angka, Hukum Mandek di Lapangan: Skandal Kakap Kejagung Tanpa Kepastian

Jakarta, MI — Gaungnya keras saat diumumkan. Nilai kerugiannya fantastis. Namun setelah lampu sorot meredup, banyak perkara besar justru seperti menguap. Tersangka nihil, proses hukum melambat, dan publik kembali dihadapkan pada pola lama: heboh di awal, senyap di tengah jalan.

Ironisnya, situasi ini terjadi di saat Kejaksaan Agung justru sedang menikmati lonjakan kepercayaan publik hingga menembus 80 persen.

Berikut deretan perkara besar yang dinilai publik macet di Kejaksaan Agung, sebagaimana dirangkum Monitorindonesia.com, Minggu (8/2/2026):

Kasus dugaan korupsi dana sawit BPDPKS periode 2020–2022, dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp179 triliun. Penyidikan diumumkan sejak 7 September 2023, namun hingga kini belum satu pun tersangka diumumkan secara resmi.

Perkara dugaan korupsi proyek tower transmisi PLN periode 2016–2017 senilai Rp2,25 triliun juga masih tanpa penetapan tersangka, meski penyidikan telah berjalan sejak 14 Juli 2022.

Dalam kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo, publik menyoroti mandeknya pengembangan perkara lanjutan. Padahal dalam persidangan sempat mengemuka dugaan aliran dana yang melibatkan pihak-pihak lain. Hingga kini, arah lanjutan perkara tersebut tak kunjung terlihat.

Perkara dugaan korupsi SKEBP impor daging sapi di PT Surveyor Indonesia periode 2019–2020 dengan nilai kerugian lebih dari Rp200 miliar, baru menjerat tiga tersangka. Sementara publik menilai konstruksi perkara belum menyentuh keseluruhan pihak yang diduga terlibat.

Nama petinggi Sugar Group Companies juga terseret dalam pusaran dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah pihak telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Namun pada saat yang sama, Kejagung membuka penyelidikan lain terkait penerbitan izin HGU anak usaha SGC di atas lahan TNI AU di Lampung. Kondisi ini memunculkan kritik publik karena fokus penanganan perkara dinilai terpecah.

Kasus dugaan korupsi tata kelola sawit dalam kawasan hutan periode 2015–2024 juga masih panjang jalannya. Penyidik telah menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejumlah lokasi lain, termasuk rumah mantan Menteri Siti Nurbaya Bakar. Puluhan saksi telah diperiksa, namun sampai hari ini belum ada penetapan tersangka yang diumumkan.

Kasus dugaan korupsi pagar laut di Tangerang turut menjadi sorotan setelah penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor dan rumah pejabat pertanahan. Namun publik masih menunggu siapa pihak yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2023 dengan nilai kerugian Rp578 miliar, sejumlah pelaku dari unsur swasta telah divonis. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sempat dijatuhi vonis, namun kemudian memperoleh abolisi dari pemerintah. Perkembangan ini memantik perdebatan tajam mengenai konsistensi arah pemberantasan korupsi.

Sementara itu, perkara dugaan korupsi pengurangan pajak periode 2016–2020 masih berada di tahap audit. Sejumlah pejabat pajak dan konsultan memang telah dicegah ke luar negeri, tetapi belum ada penetapan tersangka secara terbuka. Sorotan kian menguat setelah muncul kabar bahwa seorang pengusaha besar justru lolos dari pencegahan.

Rangkaian perkara ini memperlihatkan pola yang berulang: penyidikan diumumkan secara besar-besaran, tetapi ujungnya tidak kunjung jelas.

Di titik inilah publik mempertanyakan arah penegakan hukum di Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru mencatatkan lonjakan kepercayaan publik. Survei Indikator Politik Indonesia periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa menembus 80 persen, tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut lonjakan itu berkaitan dengan penanganan perkara-perkara besar yang menyita perhatian publik.

“Yang baru adalah public trust Kejaksaan naik, jadi hampir 80 persen. Dua tahun terakhir tidak setinggi ini. Mungkin ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang digarap oleh Kejaksaan,” ujar Burhanuddin.

Kepercayaan tersebut juga didorong oleh penyerahan uang sitaan sebesar Rp6,6 triliun kepada negara, yang dipersepsikan sebagai bukti nyata pemulihan kerugian negara.

Kepercayaan publik melonjak, tetapi di saat yang sama, deretan perkara strategis bernilai ratusan triliun rupiah masih berhenti pada level penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan audit administratif.

Tanpa kejelasan tersangka, tanpa jadwal persidangan, dan tanpa kepastian arah penanganan, capaian kepercayaan publik berisiko berubah menjadi sekadar euforia sesaat.

Publik kini menunggu satu hal sederhana namun krusial: apakah deretan kasus kakap ini benar-benar akan dibawa hingga ke ruang sidang, atau kembali menjadi daftar panjang perkara besar yang menggelegar di awal, lalu hilang di ujung jalan.