BreakingNews

Bank Mandiri Perkuat UMKM Kreatif, Dorong Ekonomi Kerakyatan Tumbuh Berkelanjutan Tamparan Keras bagi Kejagung: Penerima Gratifikasi Chromebook Lolos, Nyangkut di KPK? Nama Anggota DPR Syaiful Huda Muncul di Sidang Korupsi Chromebook, Kejagung Didesak Perluas Penyidikan BTN Dorong Inovasi Ramah Lingkungan, Targetkan 20.000 Rumah Rendah Emisi Tahun Ini Bongkar Penikmat Rp46,8 M, KPK Perlu Tekan Tersangka PT PP jadi Justice Collaborator

Berita keuangan negara Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Ilustrasi: Ledakan isu dugaan TPPU Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang sempat mengguncang publik digambarkan berujung pada “kuburan penegakan hukum”, mencerminkan mandeknya proses hukum dan hilangnya kejelasan pertanggungjawaban negara atas kasus besar tersebut.(Foto: Dok MI)

TPPU Rp349 T Kemenkeu: Dari Ledakan Isu ke Kuburan Penegakan Hukum

5 Januari 2026 09:21 WIB | Hukum

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan kembali membongkar borok tata kelola pembiayaan perbankan nasional. Dalam LHP Nomor 30/AUDITAMA VII/PDTT/9/2024 tertanggal 4 September 2024 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

BPK Bongkar Pembiayaan Rp212,7 M BSI ke PT ARS Tanpa Analisis, Alarm Pidana bagi Aparat Hukum

4 Januari 2026 16:38 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan kembali membongkar borok tata kelola pembiayaan perbankan nasional. Dalam LHP Nomor 30/AUDITAMA VII/PDTT/9/2024 tertanggal 4 September 2024 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Bom Waktu Pembiayaan Bank: BPK Ungkap Rp212,7 M ke PT ARS Digelontorkan Tanpa Analisis

3 Januari 2026 22:25 WIB | Ekonomi

Ilustrasi rapat investigasi PT PLN terkait temuan BPK yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp8,5 triliun dan pendapatan hilang Rp6,9 triliun. Terlihat laporan hasil pemeriksaan BPK di meja, sementara jajaran direksi PLN meninjau dokumen dan data keuangan dengan serius, menandakan urgensi dan besarnya dampak temuan ini. (Foto: Dok MI/Aswan/Dioalah dari berbagai sumber)

BPK Bongkar Skandal Tarif PLN: Negara Boncos Rp8,5 T, Direksi Gagal Tarik Tarif Premium

25 Desember 2025 21:00 WIB | Investigasi

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan secara simbolis uang Rp 6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara dan hasil denda administratif kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Hutan Dijarah, Negara Baru Menagih: Jaksa Agung Ungkap Denda Sawit–Tambang Rp 142 Triliun

24 Desember 2025 17:50 WIB | Hukum

Kejaksaan Agung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp 6,6 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut berasal dari penanganan perkara korupsi serta penertiban perusahaan sawit dan tambang yang beroperasi di kawasan hutan negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). (Foto: Dok MI/Aswan)

Asal Rp 6,6 T yang Disetorkan Kejagung ke Negara

24 Desember 2025 17:10 WIB | Hukum

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp 6,62 triliun kepada pemerintah pada Rabu (24/12/2025)

Hasil Sikat Kawasan Hutan, Rp 6,6 Triliun Siap Disetor ke Negara

24 Desember 2025 14:23 WIB | Hukum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menetapkan FAK sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Penguatan Ekonomi bagi Korban Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2024.

Kejari Samosir Tangkap Kadinsos Fitri Agus Karo Karo, Diduga "Rampok" Bantuan Korban Banjir

22 Desember 2025 17:11 WIB | Hukum

OTT KPK berhasil menjaring jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Banten. Keterangan dari kiri ke kanan: HMK selaku Kasi Pidum Kejari Tangerang, RZ selaku Kasubbag Daskrimti Kejati Banten, RV selaku Kasi D Kejati Banten (bawah) & Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus P Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan kepada sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Sabtu (20/12-2025) (atas) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Jaksa Ditangkap, Negara Apa Untungnya? Kritik Keras untuk Strategi OTT KPK

22 Desember 2025 10:03 WIB | Hukum

Ilutrasi - PT Pupuk Indonesia (Foto: Dok MI/Aswan)

Temuan Rp12,59 T di Pupuk Indonesia Jangan Dikubur, BPK Wajib Serahkan ke KPK-Kejagung!

16 Desember 2025 11:07 WIB | Hukum