Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Anak Buah Airlangga Hartarto

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Oktober 2023 18:46 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai saksi dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula tahun 2015-2023. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kamis (19/10) kemarin. Salah satu saksi yang diperiksa yakni Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ketut Hadi Priatna (IKHP). "Saksi yang diperiksa merupakan IKHP selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2017 sampai sekarang," ujarnya, Jum'at (20/10). Selain itu, ia menyebut pemeriksaan juga dilakukan penyidik terhadap Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015-2017 berinisial LDT. Meski begitu, Ketut tidak merinci lebih jauh hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada dua saksi itu. Ia hanya memastikan pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," tuturnya. Sebelumnya Kejagung RI menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan impor gula oleh Kementerian Perdagangan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diantaranya dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional. Dalam kasus tersebut, Kuntadi mengatakan Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. "Selain itu Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah," tukasnya. (An)

Topik:

Kejagung Airlangga Hartarto kemendag kemenko perekonomian Korupsi Impor Gula

Berita Sebelumnya

Firli Bahuri Jangan Cari-cari Alasan Mangkir dari Panggilan Polisi

Berita Selanjutnya

Polda Metro Periksa Ketua KPK Firli Bahuri Pekan Depan

Berita Terkait

Monitor Hukum
Daftar perusahaan dengan konsesi terbesar yang telah memperoleh pemutihan berdasarkan SK I-II (Foto: Dok MI/Istimewa)

Ekspansi Sawit, Dugaan Pemutihan Izin, dan Gelombang Demo Warga — Sorotan pada PT Bersama Sejahtera Sakti

14 jam yang lalu

Hukum
Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berupa palm oil mill effluent (POME) untuk periode 2022–2024 (kiri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (kanan) (Foto: Kolase MI/Olahan)

Korupsi Menggurita! KPK dan Kejagung Didorong "Keroyok" Pajak & Bea Cukai

17 jam yang lalu

Hukum
Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berupa palm oil mill effluent (POME) Bea dan Cukai untuk periode 2022–2024, Selasa (10/2/2026) malam (Foto: Dok MI/Puspenkum Kejagung)

PKN STAN Tersentil: Uang Negara Digelontorkan, Lahir Aparat ‘Amat Rakus’?

18 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung RI (Foto: Dok/MI)

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan 26 Perusahaan di Kasus Korupsi Ekspor POME

18 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung RI (Foto: Dok/MI)

Rugikan Negara Rp14 Triliun, Kejagung Buru Aset Milik 11 Tersangka Kasus Ekspor POME

21 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung melalui Jampidsus mengungkap dugaan rekayasa ekspor limbah minyak sawit (POME) periode 2022–2024 yang menyeret sedikitnya 26 perusahaan. Delapan pimpinan perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara penyidik masih mendalami keterkaitan puluhan korporasi lain. Modus yang diusut berupa manipulasi klasifikasi ekspor CPO agar lolos dari pembatasan pemerintah, dengan estimasi kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. (Foto: Dok MI/Puspenkum Kejagung)

Korupsi POME Rp 14,3 T: 26 Perusahaan Mana Saja Masuk Radar Kejagung?

21 jam yang lalu