Firli Bahuri Jangan Cari-cari Alasan Mangkir dari Panggilan Polisi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Oktober 2023 12:49 WIB
Jakarta, MI - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak mencari-cari alasan mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK itu terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada hari Jum'at (20/10). "ICW berharap Saudara Firli Bahuri tidak mencari-cari alasan untuk mangkir dari panggilan Penyidik Polda Metro Jaya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan. ICW pun meminta Firli memberikan contoh, sebagai aparat penegak hukum, sikap kooperatif untuk memenuhi panggilan agar dapat dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan tersebut. Dia juga mendorong Polda Metro Jaya untuk segera mengumumkan tersangka dalam dugaan tindak korupsi berupa pemerasan dan tindak pidana pemerasan pimpinan KPK dengan SYL. "Bila kemudian dalam proses penyidikan satu alat bukti dengan alat bukti lain memiliki kesesuaian dan kesimpulan penyidik mengerucut pada saudara Firli sebagai tersangka, ICW berharap Polda tidak ragu melanjutkan proses hukumnya," lanjutnya. Dengan kondisi tersebut, menurut Kurnia, Presiden Joko Widodo harus segera menerbitkan keputusan presiden untuk memberhentikan sementara Saudara Firli dari posisinya sebagai pimpinan KPK sebagaimana mandat Pasal 32 ayat 4 UU KPK. Firli Bahuri diketahui dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini dalam kasus dugaan pemerasan kepada Syahrul Yasin Limpo. Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. (An)

Topik:

KPK Ketua KPK Firli Bahuri Pemerasan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Firli Bahuri Mangkir dari Panggilan Polda Metro Jaya

Berita Sebelumnya

Alasan Firli Bahuri Mangkir dari Panggilan Polda Metro Jaya

Berita Selanjutnya

Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Anak Buah Airlangga Hartarto

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilustrasi infografik yang menggambarkan sepuluh perkara korupsi bernilai jumbo yang tengah atau pernah ditangani KPK hingga awal 2026. Visual menampilkan gedung KPK, proyek Kereta Cepat Whoosh, pengadaan x-ray, biskuit stunting, bansos beras, kasus Askrida, LPEI, OTT PUPR Sumut, dugaan penyalahgunaan CSR BI–OJK, pengadaan APD Covid-19, serta ekspor nikel. Gambar ini merepresentasikan besarnya nilai kerugian negara yang dipertaruhkan dan sorotan publik terhadap progres penanganan perkara-perkara tersebut. (Foto: Dok MI/Olahan-AI)

Deret Perkara Jumbo Menggantung di KPK: Triliunan Rupiah Dipertaruhkan!

1 jam yang lalu

Nasional
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Foto: Dok MI)

Kasus Bea Cukai, Pengamat: Negara Jangan Kalah dari Mafia

1 jam yang lalu

Hukum
Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Dok.MI)

Eks Menag Yaqut Diperiksa BPK Terkait Kerugian Negara Kasus Kuota Haji

2 jam yang lalu

Hukum
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahardiansah (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Diuji di Kasus Whoosh: Berani Bongkar Mark Up atau Mandek di Tengah Jalan?

2 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Pemerasan Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Istimewa)

Diskon Pajak 80 Persen, Negara Dijual dari Meja Pemeriksa Pajak

3 jam yang lalu