Relasi BSI-PT THL Terungkap di Tengah Isu Banjir Aceh, Bagaimana Pergerakan Sahamnya?

Jakarta, MI - Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dibuka pada level Rp 2.350 per lembar pada perdagangan Selasa (9/12/2025). Pada sesi pagi, saham BSI bergerak fluktuatif dengan harga tertinggi Rp 2.350 dan terendah Rp 2.330, sebelum ditutup sementara di level Rp 2.340 atau menguat 0,43 persen dari penutupan sebelumnya.

Di tengah pergerakan tersebut, sorotan publik mengarah pada keterkaitan bisnis antara BSI dan PT Tusam Hutani Lestari (THL), perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang belakangan ramai disorot. 

PT THL dituding oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebagai salah satu perusahaan yang berkontribusi terhadap banjir bandang di Aceh. PT THL diketahui menguasai sekitar 97.000 hektare di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Aceh Utara.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com terhadap Laporan Keuangan BSI tahun 2024, PT THL tercatat sebagai salah satu entitas yang memiliki relasi dengan BSI.

Sementara itu, SVP Corporate Secretary & Communication BSI, Wisnu Sunandar pada Selasa (9/12/2025) saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com menyatakan bahwa BSI adalah bank yang tunduk pada ketentuan perbankan dan menjunjung tinggi prinsip GCG dan syariah di mana di dalamnya terdapat ketentuan menjaga lingkungan.

BSI juga mengimplementasikan prinsip ESG di dalam bisnis dan operational bank. "Sejauh ini nama yang dimaksud tidak terdapat dalam nasabah pembiayaan dan bahwa tercantum sebagai transaksi pihak berelasi adalah seiring penerapan qanun keuangan syariah maka BSI sebagai bank syariah melayani transaksi dari perusahaan2 yang beroperasi di Aceh," ujar Wisnu.

Tudingan Jatam

Berdasarkan analisis berbasis peta konsesi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menilai bencana ini tidak hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga dampak kerusakan hutan di hulu sungai, termasuk konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas hampir 97 ribu hektare milik Presiden Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari (PT THL).

Konsesi HTI tersebut berada di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara, berdekatan dengan puluhan izin usaha lainnya, mulai dari tambang minerba, HPH, hingga perkebunan kelapa sawit.

Jatam menilai tumpang-tindih izin ini menggerus tutupan hutan, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.

“Peta ini menunjukkan akar struktural banjir di Aceh. Banyak wilayah hulu telah dikapling untuk tambang dan konsesi kayu, termasuk milik Presiden,” kata Jatam kepada Monitorindonesia.com, Rabu (3/12/2025).

Di banyak titik, pemerintah daerah menyebut banjir akibat luapan sungai karena hujan lebat, namun overlay peta Jatam menambahkan lapisan fakta lain: 30 izin tambang seluas 132 ribu hektare, ditambah konsesi HTI hingga tepi permukiman, turut berkontribusi pada risiko banjir.

Kabupaten terdampak parah antara lain Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Singkil, kini berstatus siaga darurat.

Di Linge, Aceh Tengah, HTI PT Tusam Hutani Lestari hampir 100 ribu hektare, memicu protes warga karena mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus dan mempersempit ruang hidup masyarakat Gayo.

“Ketika hutan-hutan Linge diganti tanaman industri dan dibuka jalan, fungsi ekologisnya rusak. Dampaknya sekarang dirasakan seluruh Aceh,” kata pegiat lingkungan lokal.

Jatam menegaskan bencana ini bukan sekadar fenomena alam. Kepemilikan lahan raksasa oleh korporasi dan elit politik, termasuk Presiden, turut menentukan risiko banjir bandang. “Ini bukan hanya soal hujan, ini soal siapa yang menguasai hutan kita,” lanjut Jatam.

Aktivis mendesak pemerintah pusat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap berbagai izin lintas sektor—mulai dari tambang, HTI, perkebunan hingga HPH—guna mencegah dampak bencana yang lebih besar. Mereka menilai Aceh kini berada pada kondisi kritis akibat tumpang tindih izin yang terjadi selama sekitar dua dekade terakhir.

Isu kepemilikan lahan HTI oleh Prabowo di Aceh Tengah diketahui sejak Pilpres 2019. Saat itu, Jokowi menyebut Prabowo memiliki 120 ribu hektare di Aceh Tengah, yang kemudian dikonfirmasi Prabowo sebagai HGU, hak guna usaha atas lahan milik negara.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, lahan HTI ini diperoleh melalui pembelian saham PT Tusam Hutani Lestari dari pengusaha Bob Hasan.