Purbaya Ungkap Korporasi China di RI Kemplang Pajak, Beromzet Rp4 Triliun

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia namun tidak membayar pajak, meski pendapatan korporasi ini mencapai Rp4 triliun.

Purbaya menjelaskan, perusahaan tersebut diduga menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan mekanisme penjualan langsung secara tunai kepada pembeli di dalam negeri. Skema tersebut digunakan demi menghindari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kalau Anda tahu, pajak juga banyak industri liar yang tidak kena pajak. yang saya tahu baja dan bahan bangunan. ya pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, tidak bisa bahasa Indonesia," katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (9/1/2026).

Ia menambahkan, praktik serupa tidak hanya ditemukan di industri baja, tetapi juga di sektor bahan bangunan.

Purbaya menyatakan pihaknya telah mengetahui seluruh nama dari perusahaan tersebut. Bahkan, menurut dia, sejumlah perusahaan itu memiliki nama yang cukup familiar di dalam negeri.

Ia menegaskan pemerintah berencana melakukan penindakan, meski langkah tersebut akan dilakukan di waktu yang tepat. 

"Nanti kita tindak dengan cepat. Ada perusahaan baja, ada perusahaan bangunan," ucap Purbaya. 

"Banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini."

Sebelumnya, pemerintah terus mengintensifkan upaya optimalisasi penerimaan pajak menyusul kinerja penerimaan sepanjang 2025 mengalami penurunan cukup signifikan.

Pada 2025, Purbaya melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.917,6 triliun, atau hanya 87,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.

Secara rinci, penerimaan tersebut ditopang oleh PPh badan sebesar Rp321,4 triliun, PPh orang pribadi dan PPh 21 sebesar Rp248,2 triliun, PPh final dan PPh 26 sebesar Rp345,7 triliun, serta PPN & PPnBM senilai Rp790,2 triliun.