Jeffrey Hendrik Ditunjuk sebagai Pjs Direktur Utama BEI, Siap Temui MSCI

Jakarta, MI - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dipastikan menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, menyusul pengunduran diri Iman Rachman pada Jumat (31/1/2026). 

Dalam waktu dekat, Jeffrey langsung mengemban tugas penting dengan dijadwalkan bertemu tim Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin pekan depan.

Sinyal penunjukan Jeffrey disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Sabtu (31/1/2026). Dia menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri kebijakan internal bursa.

"Pemerintah tidak ikut campur. Kami hanya mendukung agar BEI bisa bekerja optimal," ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan, BEI merupakan lembaga independen yang memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan setiap persoalan organisasi.

Profil singkat Jeffrey Hendrik

Jeffrey Hendrik telah menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI sejak Juni 2022. Selama masa tugasnya, ia berperan dalam sejumlah inovasi strategis, antara lain peluncuran Perdagangan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023, pengembangan produk terstruktur dan ETF, kampanye “Aku Investor Saham”, penerapan prinsip IOSCO pada indeks utama BEI, kebijakan Non-Cancellation Period, serta penguatan ekosistem digital melalui IDX Mobile.

Sebelum bergabung dengan BEI, Jeffrey memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal sebagai Direktur Utama PT Phintraco Sekuritas selama lebih dari dua dekade, dari 1999 hingga 2022.

Jeffrey menjelaskan, penunjukannya sebagai Pjs Direktur Utama telah melalui prosedur yang berlaku. Rapat Direksi BEI telah menunjuk pejabat Direktur Utama dan keputusan tersebut mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 

Dia memastikan operasional bursa tetap berjalan normal dan proses pengambilan keputusan manajemen tidak terganggu.

"Seluruh langkah akan kami jalankan secepat mungkin demi memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi investor," tegas Jeffrey.

Pertemuan dengan MSCI dinilai krusial bagi masa depan pasar modal Indonesia, khususnya terkait evaluasi free float dan peningkatan transparansi. 

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain menaikkan batas minimum free float menjadi 15%, mempercepat proses demutualisasi bursa, serta memperkuat keterbukaan informasi terkait beneficial ownership.

Langkah-langkah ini ditempuh setelah pasar modal sempat bergejolak menyusul sorotan MSCI terhadap transparansi dan mekanisme free float. Tekanan tersebut sempat mendorong IHSG turun hingga 8% dalam dua hari berturut-turut, yang memaksa otoritas memberlakukan trading halt selama dua hari. 

Semua reformasi struktural tersebut memiliki tujuan yang baik, agar dapat menjaga posisi Indonesia di indeks global dan memulihkan kepercayaan investor.