Skandal demi Skandal: Deret Pejabat Pajak & Bea Cukai Terjerat Korupsi

Jakarta, MI — Satu per satu praktik kotor di lingkungan aparat pajak dan bea cukai terbongkar. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan suap, gratifikasi, hingga pencucian uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Berikut rangkaian kasus besar yang menyeret pejabat di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dirangkum Monitorindonesia.com, Sabtu (7/2/2026):

PERKARA YANG DIUSUT KPK — PAJAK (DJP)

Kasus terbaru muncul dari KPP Madya Banjarmasin. Penyidik menduga proses pengajuan restitusi pajak disalahgunakan untuk praktik korupsi.

Daftar nama yang ditetapkan atau pernah dijerat dalam perkara pajak oleh KPK:

• Mulyono — Kepala KPP Madya Banjarmasin, tersangka dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak.
• Dian Jaya Mega — Pemeriksa pajak KPP Madya Banjarmasin, tersangka dalam perkara yang sama.

Kasus lain terjadi di KPP Madya Jakarta Utara, terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada. Nilai potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan yang semula sekitar Rp75 miliar turun drastis menjadi Rp15,7 miliar setelah proses keberatan. Penyidik menduga ada permintaan suap berkode “all in” dengan nilai sekitar Rp8 miliar.

• Dwi Budi — Pejabat pajak, tersangka terkait pengondisian hasil pemeriksaan pajak.
• Agus Syaifudin — Pejabat pajak, tersangka dalam perkara yang sama.
• Bahtiar — Pejabat pajak, turut dijerat dalam kasus ini.

Perkara gratifikasi juga menjerat pejabat pajak lain.

• Mohammad Haniv — Dijerat kasus gratifikasi sedikitnya Rp21,56 miliar saat menjabat di Kanwil DJP Banten hingga Jakarta Khusus.
• Rafael Alun Trisambodo — Terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Ia divonis 14 tahun penjara.
• Angin Prayitno Aji — Mantan pejabat eselon tinggi DJP, menerima suap untuk merekayasa hasil pemeriksaan pajak sejumlah perusahaan.
• Gayus Tambunan — Kasusnya menjadi simbol mafia pajak setelah terungkap transaksi mencurigakan bernilai puluhan miliar rupiah.
• Bahasyim Assifie — Divonis penjara atas suap, gratifikasi, dan pencucian uang.
• Dhana Widyatmika — Dijerat perkara suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang.

PERKARA YANG DIUSUT KPK — BEA CUKAI (DJBC)

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPK juga membongkar dugaan suap terkait pengurusan impor barang.

Daftar pejabat yang terseret:

• Rizal, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat yang juga mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC, tersangka dugaan suap impor.
• Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, tersangka dalam perkara yang sama.
• Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen DJBC, turut dijerat dalam pengaturan proses impor.

Kasus gratifikasi besar juga menyeret sejumlah nama berikut:

• Andhi Pramono — Terbukti menerima gratifikasi lintas mata uang senilai puluhan miliar rupiah, divonis 10 tahun penjara.
• Eko Darmanto — Didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp23,5 miliar serta melakukan pencucian uang untuk pembelian aset mewah.

PERKARA YANG DIUSUT KEJAKSAAN AGUNG

Tidak semua kasus ditangani KPK. Perkara impor gula yang menyeret mantan pejabat bea cukai ditangani oleh Kejaksaan Agung.

• Ronny Rosfyandi — Mantan Kepala Kanwil Bea Cukai Riau, diduga menyalahgunakan kewenangan terkait pengaturan izin kawasan berikat untuk kepentingan impor gula. Kejaksaan menilai perbuatannya merugikan negara dan telah menahannya untuk proses hukum lebih lanjut.

GAMBARAN BESAR

Dari penyidikan KPK hingga Kejaksaan Agung, pola yang muncul relatif sama: kewenangan diperdagangkan, hasil pemeriksaan pajak dimanipulasi, dan izin impor dijadikan alat transaksi gelap. Institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan negara justru berulang kali tercoreng oleh ulah oknum pejabatnya.

Deretan nama di atas bukan sekadar daftar perkara hukum, tetapi juga peringatan keras bahwa pengawasan internal dan reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan serius. Selama celah korupsi masih terbuka, risiko bertambahnya daftar kasus serupa akan selalu ada.