Konsumsi Rendah, RI Bakal Bangun Pabrik Baja Kapasitas 3 Juta Ton

Jakarta, MI - Indonesia akan segera memiliki pabrik baja baru dengan kapasitas besar, mencapai 3 juta ton per tahun. Hal ini diungkapkan COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, saat rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dony menjelaskan, Danantara tengah merancang roadmap pengembangan industri di Indonesia untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden Prabowo menetapkan industri sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi RI.

Oleh karena itu, Dony mengatakan industrialisasi dan hilirisasi menjadi strategi utama dalam rencana Danantara. Salah satunya adalah membangun industri hulu (upstream) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri hilir di dalam negeri, sekaligus mendorong pengembangan hilirisasi di Tanah Air.

"Berkaitan dengan roadmap pertumbuhan industri kita ke depan, yang sedang dirancang Danantara Indonesia, beberapa proyek sedang kami lakukan, termasuk berkaitan dengan baja," ujar Dony, dikutip Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, "Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream industri baja kita yang akan segera kita groundbreaking bulan depan, untuk penambahan kapasitas 3 juta ton baja."

Keberadaan pabrik baja baru ini diperkirakan akan semakin meningkatkan pasokan baja di Indonesia ketika mulai beroperasi penuh.

Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), saat ini konsumsi baja di Indonesia baru sekitar 60 kg/kapita. Jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 217 kg/ kapita.

Sektor konstruksi menjadi pengguna baja terbesar di dalam negeri, menyumbang 77,1% dari total konsumsi, dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,7% pada tahun 2025.

Konsumsi terbesar kedua berasal dari segmen peralatan rumah tangga dengan porsi 3,3%, lalu disusul peralatan listrik dengan kontribusi 1,9%.

Mengacu pada paparan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam rapat tersebut, tercatat terdapat 562 perusahaan logam dasar (KBLI 24) dan 1.592 perusahaan barang logam, bukan mesin dan peralatannya (KBLI 25) yang beroperasi di Indonesia.

Dokumen tersebut juga mencatat produksi baja kasar di Indonesia mencapai 19 juta ton pada tahun 2025. Ditambahkan, rata-rata utilisasi pabrik baja di Indonesia saat ini adalah 52,7%.

Meski demikian, industri baja domestik menghadapi sejumlah tantangan, Salah satunya, serbuan baja impor. Menurut Kemenperin, gap antara konsumsi baja dengan produksi nasional yang cukup besar. Gap ini kemudian diisi produk impor, sekitar 55% berasal dari China.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengungkapkan, sepanjang periode tahun 2026-2026, sudah ada 8 perusahaan baja di Indonesia yang menutup operasional pabriknya.

"Dalam periode 2024 hingga 2026, tercatat 8 perusahaan baja yang menutup operasional pabriknya, terutama akibat margin usaha yang terus tertekan serta dominasi produk impor murah di pasar domestik," ungkapnya.

"Tekanan terhadap industri sudah sangat nyata," kata Harry.

Lalu, bagaimana pemerintah mengatasi persoalan ini? Salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik baja baru dengan kapasitas hingga 3 juta ton per tahun.

Menurut Dony, keberadaan pabrik tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan baja domestik dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Strategi ini dimulai dengan menciptakan kebutuhan di hilir, di saat bersamaan sumber daya di hulu dibangun.

"Industri nasional harus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, Danantara tengah melaksanakan dan menyiapkan sejumlah proyek untuk membangun dan mendongkrak perkembangan industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia. Kami di Danantara mendorong industrialisasi perusahaan-perusahaan yang ada di lingkup Danantara," tutur Dony.

Ia membeberkan, pertama, PT PAL Indonesia (Persero) yang dirancang menjadi anchor industri perkapalan nasional.

"Kita merger perusahaan-perusahaan terkait industri perkapalan. Dampaknya, kita akan mewajibkan seluruh perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal dilakukan di PT PAL. Tujuannya untuk meningkatkan industri perkapalan kita.Termasuk PT PIS, PT PELNI, PT ASDP, kita wajibkan melakukan manufaktur kebutuhan kapal mereka di PT PAL," katanya.

"Ini untuk mengembangkan industri ke depan sesuai roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa basis pertumbuhan kita ke depan adalah industri. Dengan demikian, industri ini akan memberi dampak kepada employment (ketenagakerjaan) dan juga tentu mengurangi impor," sambung Dony.

Kedua, lanjut Dony, berkaitan dengan PT INKA (Persero). Di mana, saat ini manufaktur PT INKA ada 1 di Madiun, 1 di Banyuwangi, dan akan bertambah 1 lagi di Banyuwangi.

"Kita juga wajibkan seluruh perbaikan industri kereta api ke depan dilakukan di PT INKA," ucapnya.

"Ini sejalan dengan roadmap transportasi yang disiapkan pemerintah bahwa mass transportation kita akan berbasis kereta api. Termasuk di dalamnya kami melakukan elektrifikasi di Jakarta-Cikampek, Jakarta-Rangkas, dan juga Jakarta-Sukabumi, dan juga kami lakukan elektrifikasi di 5 kota di Indonesia," jelas Dony.

Dony menjelaskan, rencana-rencana tersebut terkait langsung dengan industrialisasi baja di Tanah Air.

"Hubungannya dengan baja, kami mewajibkan ini tentu kita harapkan bahwa dengan munculnya industrialisasi ini kita membutuhkan suplai baja yang diharapkan tentu milik kita sendiri. Karena ini industri strategis ke depan," imbuhnya.

Pabrik baja baru yang dijadwalkan groundbreaking bulan depan, kata dia, akan menambah kapasitas pasokan di dalam negeri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini masih banyak bergantung pada impor.

Dony menekankan harus ada peran pemerintah untuk melindungi industri baja yang sedang dikembangkan. Tanpa dukungan tersebut, lanjut dony, industri ini akan sulit bersaing ke depan.

"Kami berharap ada keberpihakan kita memajukan industri baja yang ke depannya tentu jadi suplai bagi industri turunannya," pungkasnya.