Bersih-bersih Kemenkeu Versi KPK

Jakarta, MI - Gelombang operasi senyap kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Dalam rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi menyasar dua jantung penerimaan negara sekaligus: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aksi ini mempertegas bahwa ladang basah birokrasi fiskal masih jadi sasaran empuk praktik suap kelas kakap.

Bahwa tim antirasuah mengamankan 17 orang dalam operasi di lingkungan Bea Cukai. Mereka terdiri dari 12 pegawai internal dan 5 pihak swasta yang diduga berafiliasi dengan PT Blueray Cargo. Dugaan sementara: suap pengurusan impor barang agar lolos dari ketentuan kepabeanan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan praktik ini bukan pelanggaran biasa. “Kami menduga ada pengaturan sistematis terkait layanan impor tertentu. Praktik seperti ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak keadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan,” ujarnya dikutip pada Senin (9/2/2026).

Salah satu nama yang menyita perhatian adalah Rizal, pejabat tinggi yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pusat dan baru saja dilantik sebagai kepala wilayah strategis di Sumatera. Penangkapan pejabat selevel ini menjadi tamparan keras bagi wajah reformasi birokrasi yang selama ini digembar-gemborkan.

Budi menambahkan, OTT ini adalah pesan keras bahwa jabatan tidak menjadi tameng hukum.
“Siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan akan kami proses. Tidak ada ruang aman bagi praktik suap di sektor penerimaan negara,” tegasnya.

Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah penangkapan, KPK langsung menggelar ekspose perkara dan menetapkan para pihak sebagai tersangka. Rinciannya masih ditahan, namun konstruksi suap disebut sudah terang. Konferensi pers resmi dijanjikan akan digelar di Gedung Merah Putih dalam waktu dekat.

Barang bukti yang disita menunjukkan skala permainan yang tidak kecil. Penyidik mengamankan uang tunai dalam berbagai mata uang—rupiah, dolar AS, dolar Singapura, hingga yen—yang diduga merupakan komitmen suap terkait pengurusan impor ilegal.
“Uang dalam berbagai valuta ini kami duga bagian dari komitmen fee. Ini masih terus kami telusuri aliran dan pihak-pihak penerimanya,” kata Budi.

Restitusi Pajak Ikut Disikat

Secara paralel, operasi lain digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK menangkap Kepala Kantor Pajak Madya setempat, Mulyono, terkait dugaan permainan dalam proses restitusi PPN sektor perkebunan sawit yang melibatkan PT Buana Karya Bhakti.

Dalam perkara ini, KPK menduga ada negosiasi ilegal agar nilai restitusi pajak menguntungkan pihak korporasi.
“Restitusi pajak seharusnya berbasis data dan kepatuhan, bukan hasil lobi tertutup. Ini yang sedang kami dalami,” ujar Budi.

Selain pejabat pajak, seorang petugas lain dan pihak swasta turut diamankan. Seluruhnya kini diperiksa intensif di Jakarta untuk membongkar kemungkinan jaringan yang lebih luas—baik di pusat maupun daerah.

Rentetan OTT sepanjang Januari hingga awal Februari 2026 ini sudah menjadi yang kelima di lingkungan Kemenkeu, dan ketiga kalinya secara spesifik menghantam aparat pajak serta bea cukai. Pesannya jelas dan keras: sektor pemungut uang negara masih bergelut dengan krisis integritas.

Awal tahun ini menjadi alarm nyaring bagi para aparatur fiskal. Negara sedang bersih-bersih. Dan kali ini, sapunya tidak lagi pelan.