Ketua Kadin Solo Terseret Skandal Lelang Rel: KPK Bongkar Jejak “Permainan Proyek” DJKA

Jakarta, MI — Nama Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Solo, Ferry Sephta Indrianto, ikut terseret dalam pusaran skandal korupsi proyek perkeretaapian nasional. Ferry dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengaturan pelaksanaan lelang proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Februari 2026, dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Sudewo, Bupati Pati sekaligus anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.

KPK secara terang menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ferry tidak sekadar administratif, melainkan menelusuri alur dan rekayasa proses lelang proyek negara.

“Pemeriksaan para saksi dalam perkara DJKA untuk wilayah Jawa Timur, soal kronologi proses pengaturan pelaksanaan lelang. Dalam perkara ini, saksi FER sebagai kontraktor,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis, (12/2/2026). 

Fakta ini kembali membuka tabir praktik lama yang selama ini dicurigai publik: lelang proyek infrastruktur strategis yang diduga telah ‘dikunci’ sejak awal, jauh sebelum tender resmi digelar.

Tak hanya Ferry, penyidik KPK juga memeriksa empat saksi lain di Kantor BPKP Provinsi Jawa Tengah, yakni Rusbandi (Direktur PT Karya Putra Yasa), Moch Sjawal Hidayat (PT Surya Kencana Baru), Nur Widayat (Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi dan Komisaris CV Cakra Semesta), serta Totok Setiyo Wibowo (wiraswasta).

Rangkaian pemeriksaan tersebut menegaskan bahwa perkara DJKA bukan perkara individu, melainkan jaringan proyek dan korporasi yang saling terhubung.

Skandal besar ini sendiri terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, DJKA Kementerian Perhubungan.

Sejak OTT itu, perkara terus membesar. KPK telah menetapkan 10 tersangka awal dan langsung menahan mereka. Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka melonjak menjadi 21 orang, disertai penetapan dua korporasi sebagai tersangka.

Proyek-proyek yang diduga menjadi ladang korupsi mencakup pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Masuknya Ketua Kadin Solo dalam pusaran pemeriksaan KPK menegaskan satu hal penting: dugaan permainan proyek DJKA tidak hanya berhenti di meja birokrat dan politisi, tetapi juga merambah lingkaran pelaku usaha yang seharusnya menjadi mitra pembangunan yang bersih.

Skandal ini kembali menguji keseriusan negara dalam membersihkan sektor infrastruktur dari praktik rente dan kartel proyek terutama ketika proyek rel kereta api justru dibangun di atas rel gelap kepentingan dan transaksi tersembunyi.