Sekolah Rakyat Hadir 2025 dengan Sistem Multi Entry-Exit

Jakarta, MI - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan peluncuran Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. 

Berbeda dari sekolah biasa pada umumnya, Sekolah Rakyat akan mengusung pendekatan yang lebih fleksibel dan personal melalui konsep individual approach dan sistem multi entry multi exit.

“Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit,” ujar Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti, dalam keterangan resmi, Kamis (10/4/2025).

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik untuk memulai pendidikan kapan pun mereka siap dan menyelesaikannya sesuai dengan capaian belajarnya masing-masing. 

Meski demikian, Abdul menjelaskan konsep multi exit bukan berarti siswa bebas keluar dari sekolah kapan saja tanpa tujuan pendidikan yang jelas.

“Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” ungkap Abdul.

Ia mengungkapkan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat, disusun untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang sebelumnya terputus aksesnya dari sistem pendidikan. 

Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan individual menjadi landasan penting dalam memastikan tiap anak mendapat pembelajaran sesuai kondisi dan potensinya.

Rekrutmen peserta didik untuk Sekolah Rakyat nantinya akan dilakukan dengan menelusuri data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah terintegrasi dengan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN). 

Melalui sistem ini, anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 yang tidak terdaftar dalam Dapodik akan menjadi prioritas utama, karena mereka dianggap sebagai anak-anak yang telah putus sekolah.

“Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” paparnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Inisiatif tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kemendikdasmen serta beberapa kementerian yang beririsan. Saat ini, program sekolah rakyat masih dalam tahap pematangan kurikulum serta konsep rekrutmen guru.