Disinggung Politisasi Bansos, Bahlil: Terserah Mereka Mau Sebut Saya Apa

Jakarta, MI - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, buka suara soal dirinya disebut vulgar dalam pembagian bantuan sosial (Bansos) oleh Ekonom Senior Faisal Basri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Bahlil, dirinya tak pernah membagi-bagikan Bansos selama masa kampanye Pemilu serentak 2024 seperti yang dimaksud oleh Faisal Basri. 

"Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). 

Bahlil mengatakan, kalau dirinya tak masalah jika ada yang menudingnya melakukan politisasi Bansos. Sebab kata dia, kementeriannya tak menangani persoalan Bansos, melainkan soal investasi. 

"Ya terserah saja mereka sebut apa," ujarnya. 

"Yang jelas menteri investasi tidak pernah bagi bansos. Dan bukan domain kami mengurus bansos, (kami) mengurus investasi," tambahnya menegaskan. 

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menyinggung pembagian bantuan sosial (bansos) saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Faisal mengatakan, ada tiga menteri yang paling vulgar melakukan politisasu Bansos dengan menyebut bantuan itu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salahsatunya adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang pernah menyatakan dan bilang kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini agar merilis Bansos sendiri.

"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya, seperti dia (Bahlil). Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi Bansos. Sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini lho yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga dan banyak menteri lagilah. Tapi yang paling vulgar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ujar Faisal.