Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa komisinya akan segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buntut pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua dan Anggota KPU RI.
Selain itu, kata Mardani, Komisi II juga akan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas masalah tersebut.
"Karena ini masalah besar, pandangan saya ini mesti dipanggil. Saya akan menyuarakan di komisi segera duduk bareng dengan KPU, DKPP, Kemendagri untuk membahas masalah ini," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Pasalnya kata Mardani, pemecatan Hasyim tentu akan membuat citra KPU semakin merosot di mata publik, mengingat banyaknya kasus yang kerap terjadi di instansi tersebut.
"Ini menjadi hal yang membuat kita harus merenung menyelesaikan masalah ini, karena ini berulang. Kisah periode lalu suap, kisah sekarang urusan etika," ungkapnya.
Apalagi kata Mardani, dalam waktu dekat rakyat Indonesia akan diperhadapkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Meski tak akan mengganggu proses jalannya Pilkada, tetapi kepercayaan publik terhadap KPU diyakininya akan semakin memudar.
"Setahu saya KPU kerjanya kolektif kolegial Tidak akan menggangu, tapi bisa menurunkan derajat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara, apalagi isu yang beredarnya makin lengkap datanya makan kuat dan itu bisa agak liar di masyarakat berkembang," bebernya
Atas kejadian tersebut kata Mardani, semestinya kasus Hasyim menjadi alarm bagi Komisi II sebagai mitra penyelenggara pemilu dalam memilih calon anggota penyelenggara pemilu.
"Oleh karena itu ini menjadi tamparan buat kami di Komisi II untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner, jangan lagi terlalu sibuk 'ini jalur saya', jangan. Pilih yang punya integritas dan kapasitas," jelasnya. (DI)
Topik:
Komisi II DPR Mardani Ali Sera KPU DKPP Kemendagri Hasyim DipecatBerita Terkait
Main Uang Rp3,7 Miliar, Atur Tim Pemenangan dan Seret Aparat dalam Dalih “Pengamanan”
11 Februari 2026 11:17 WIB
DPR Soroti Pentingnya Rakornas Prabowo untuk Kawal Program Nasional
2 Februari 2026 14:52 WIB
BPK Bongkar Borok Keuangan KPU 2024: Salah Anggaran, Bukti Fiktif, hingga Kelebihan Bayar di Puluhan Satker
29 Januari 2026 15:51 WIB
Politisi PDIP: Presiden Prabowo Hanya Lempar Wacana Soal Pilkada Melalui DPRD
19 Januari 2026 17:17 WIB