BreakingNews

Nama Sri Mulyani Ada di Dokumen Epstein Files? Ini Konteks Aslinya KPK Tangkap Wakil Ketua PN Depok Bambang Dugaan Suap Urus Perkara Jamdatun Narendra Jatna jadi Saksi Kunci Pemerintah RI dalam Kasus Ekstradisi Buronan KPK Tangkap Hakim di Depok dengan Ratusan Juta Uang Suap KPK Tangkap APH di Depok soal Dugaan Pengurusan Perkara, Uang Ratusan Juta Diamankan!

Berita hukum pidana Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Pakar Hukum Soroti Dugaan Oknum Kejagung Minta Rp1,5 Miliar ke Pejabat Kemnaker terkait Pemerasan K3

4 Februari 2026 13:32 WIB | Hukum

PT Pembangunan Perumahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Skandal Proyek Fiktif PT PP Makin Busuk: Pucuk Pimpinan Disorot, Publik Tagih Tanggung Jawab Korporasi

4 Februari 2026 09:39 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Teguran BPK Adalah Aib — Triliunan Aset Diselamatkan, Tapi Dapur Anggaran Sendiri Bocor Rp6,48 M

1 Februari 2026 13:08 WIB | Hukum

Pakar Hukum Pidana Universitas Borobudur Hudi Yusuf (Dok MI)

Pakar Hukum Pidana Tampar KPK: Pemborosan Adalah Akar Korupsi, Lembaga Anti-Rasuah Harus Malu Ditegur BPK

31 Januari 2026 16:25 WIB | Hukum

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Didin)

Diamnya Kejagung soal Enggartiasto di Kasus Impor Gula Adalah Pengkhianatan Hukum

24 Januari 2026 12:03 WIB | Hukum

Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute (Foto: Dok MI)

Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme: Ancaman Terbuka bagi Supremasi Sipil dan Negara Hukum

19 Januari 2026 13:34 WIB | Nasional

Rapat Paripurna DPR RI (Foto: Dok MI)

Tak Cukup Penjarakan Koruptor, DPR Mulai Godok RUU Perampasan Aset untuk Sikat Habis Uang Hasil Kejahatan

15 Januari 2026 12:21 WIB | Politik

Ilustrasi ini menggambarkan dugaan korupsi dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bayi dan ibu hamil yang menuai sorotan publik. Di bagian depan tampak ibu dan bayi sebagai simbol korban kebijakan yang menyimpang, sementara biskuit PMT dengan label “minim gizi” melambangkan dugaan pengurangan kandungan nutrisi. Tumpukan berkas bertuliskan “Kasus PMT”, karung uang, dan sosok berkedok menutup mata merepresentasikan praktik korupsi serta lambannya penanganan perkara. Di sisi lain, figur aparat penegak hukum dengan penutup mata mencerminkan kritik terhadap kinerja KPK yang dinilai lamban dan belum tegas menuntaskan kasus. Latar gedung Kementerian Kesehatan, poster desakan publik, serta palu hukum menegaskan tuntutan agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan akuntabel demi melindungi hak dasar bayi dan ibu hamil. (Foto: Dok MI)

PMT Bayi jadi Bancakan, KPK Dinilai Lamban dan Dipertanyakan Seriusnya Bongkar Korupsi Kemenkes

6 Januari 2026 14:28 WIB | Hukum

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Rezim Hukum Pidana Baru Dimulai, Kejagung Pamer Kesiapan

2 Januari 2026 15:12 WIB | Hukum

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Aswan)

Jangan Tutup Mata! Kebocoran Rp15 T di PLN Harus Diadili

30 Desember 2025 16:03 WIB | Hukum

Praktisi Hukum Hotman Siregar (Foto: Dok MI)

Kritik Terhadap Pendekatan Imitatif dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Perspektif Perbandingan Hukum

29 Desember 2025 11:10 WIB | Opini

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan mantan pegawai BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dan cabang Jakarta Kebon Sirih, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi klaim fiktif (bohong) dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tahun Anggaran 2014–2024 dengan nilai mencapai Rp21 miliar.

Kejati DKI Jakarta Tahan Dua Mantan Karyawan BPJS Tersangka Klaim JKK Fiktif Rp 21 Miliar

24 Desember 2025 09:08 WIB | Hukum

Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf

Kejagung Cabut Status Pencekalan Dirut PT Djarum Victor Rachmat, Pakar: Diluar Kebiasaan!

1 Desember 2025 17:50 WIB | Hukum

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Silfester Tak Kunjung Dieksekusi, Pakar: Kejaksaan Sudah Ompong Kehilangan Giginya!

29 November 2025 21:32 WIB | Hukum