Berita kerugian negara Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Ilustrasi kasus dugaan korupsi izin tambang nikel Konawe Utara yang menyeret mantan Bupati Aswad Sulaiman. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahanan kasus korupsi, dan aktivitas pertambangan nikel sebagai simbol dihentikannya penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. (Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2022 (Nomor 08/AUDITAMA VII/PDTT/04/2024) (Foto: Dok MI)
Ilustrasi rapat investigasi PT PLN terkait temuan BPK yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp8,5 triliun dan pendapatan hilang Rp6,9 triliun. Terlihat laporan hasil pemeriksaan BPK di meja, sementara jajaran direksi PLN meninjau dokumen dan data keuangan dengan serius, menandakan urgensi dan besarnya dampak temuan ini. (Foto: Dok MI/Aswan/Dioalah dari berbagai sumber)
Uang tunai Rp6,6 triliun dipamerkan di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Indonesia Corruption Watch menilai aksi tersebut bersifat simbolik dan tidak mencerminkan keberhasilan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. (Foto: Dok MI)

Aksi Simbolik Kejagung: Uang Dipajang, Koruptor Aman!

25 Desember 2025 19:09 WIB | Hukum

Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Novel Arsyad (Foto: Istimewa)
Ilustrasi - PT Pembangunan  Perumahan (PTPP) (Foto: Dok MI/Aswan)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan mantan pegawai BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dan cabang Jakarta Kebon Sirih, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi klaim fiktif (bohong) dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tahun Anggaran 2014–2024 dengan nilai mencapai Rp21 miliar.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan tersangka IP mantan Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, pada Jumat (7/11) malam di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut. Penahanan tersebut dilakukan karena IP terlibat dugaan kasus korupsi penjualan aset PTPN I oleh PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP) melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land (Foto: Dok MI)
Astra Group (Foto: Dok MI/Aswan)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)