Kemenkeu Garda Terdepan Penerimaan Pajak, Kepercayaan Publik Jadi Kunci
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.
Melalui Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh perangkat fiskal, Kemenkeu menjadi ujung tombak dalam menjaga kekuatan keuangan negara sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, peran krusial tersebut dihadapkan pada tantangan serius. Birokrasi yang berbelit, praktik pungutan liar (pungli), suap hingga kasus korupsi dinilai masih menjadi catatan penting yang dapat menghambat efektivitas upaya peningkatan penerimaan pajak.
"Terlebih, ketika kasus-kasus korupsi muncul di lingkungan strategis seperti perpajakan, Kemenkeu, hingga pengadilan, dampaknya dinilai bersifat kontraproduktif," kata dia kepada Monitor Indonesia, Sabtu (7/2/2026).
Masalah ini, sambung dia, tidak hanya memengaruhi persepsi investor, tetapi juga langsung menyentuh kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak.
Padahal, sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesadaran publik. Ketika kepercayaan melemah, kemauan masyarakat untuk patuh membayar pajak berpotensi ikut menurun.
Kondisi tersebut dinilai kurang kondusif bagi upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan kekuatan fiskal yang solid, sementara kekuatan fiskal bersumber dari penerimaan negara, terutama pajak.
"Dengan kata lain, penerimaan pajak tidak hanya soal regulasi dan target, tetapi juga soal trust antara negara dan pembayar pajak," ujar Faisal.
Oleh karena itu, penguatan integritas birokrasi menjadi agenda yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan.
Menurut dia, penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan birokrasi dinilai menjadi langkah penting agar Kemenkeu dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai garda terdepan penerimaan negara.
"Keberhasilan meningkatkan penerimaan pajak pada akhirnya bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang membangun dan menjaga kepercayaan publik, sebagai fondasi utama bagi ketahanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Faisal.
Topik:
kemenkeu pajak penerimaan-negaraBerita Terkait
Praktik Korupsi hingga Pungli di Kemenkeu Dinilai Melemahkan Kepercayaan Wajib Pajak
2 jam yang lalu
Sorotan Korupsi Pajak–Bea Cukai, Apa Urgensi PKN STAN dengan “Biayanya Tinggi"?
8 jam yang lalu
Dua Pimpinan Pengadilan Depok Jadi Tersangka, Warga Tapos Diduga Jadi Korban Permainan Uang
13 jam yang lalu
DJP Bongkar Skema Pajak “Hilang” senilai Rp583 M, Pemegang Saham 3 Perusahaan Ini Ikut Terbidik
5 Februari 2026 17:40 WIB