SPBU Swasta Wajib Beli Solar dari Pertamina Mulai April 2026

Jakarta, MI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh SPBU swasta wajib membeli bahan bakar diesel (solar) dari PT Pertamina (Persero) mulai April 2026.

Aturan ini dilakukan melalui skema business to business (B2B) dan sejalan dengan target pemerintah untuk menghentikan impor solar pada tahun ini.

"Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam unggahan podcast kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

Hingga kini, Laode mengungkapkan bahwa pihak swasta belum menolak kebijakan tersebut. Namun, beberapa perusahaan swasta meminta Kementerian ESDM memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

"Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," ujar Laode.

Pada Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor BBM jenis solar mulai awal tahun ini. Sejalan dengan itu, perusahaan swasta yang membutuhkan solar wajib membelinya dari PT Pertamina (Persero).

Kebijakan ini juga sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," jelas Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026) lalu.

Dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina kini mampu memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51, sehingga pemerintah menilai tidak ada lagi kebutuhan untuk impor.

"(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," kata Bahlil.

Di sisi lain, sejumlah SPBU swasta dilaporkan kehabisan stok BBM sejak bulan lalu. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah Shell.

President Director dan Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM untuk tahun 2026, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ujar Ingrid, dikutip Kamis (29/1/2026).