BEI, KSEI, dan OJK Percepat Reformasi Pasar Modal untuk Tingkatkan Transparansi

Jakarta, MI - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mempercepat pelaksanaan sejumlah inisiatif strategis untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

Percepatan ini merupakan bagian dari reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kredibilitas, daya saing, serta kepercayaan investor, baik domestik maupun global. 

Langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari dialog intensif dengan MSCI Inc. (MSCI), di mana masukan yang diterima diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur, bertahap, dan memiliki target waktu jelas, selaras dengan praktik terbaik global.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menegaskan, pendekatan bertahap penting agar emiten memiliki ruang penyesuaian yang memadai.

"Setiap emiten memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi tetap menjaga keseimbangan pasar," kata dia di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Di sisi transparansi, BEI akan memperluas keterbukaan data kepemilikan saham. Jika sebelumnya publikasi difokuskan pada pemegang saham di atas 5%, ke depan pengungkapan akan mencakup kepemilikan di atas 1% dan disampaikan secara bulanan. 

Langkah ini diharapkan memberi gambaran struktur pemegang saham yang lebih lengkap dan membantu investor mengambil keputusan berbasis informasi yang lebih baik.

"Infrastruktur informasi yang kuat adalah fondasi kepercayaan. Investor membutuhkan data yang jelas, konsisten, dan mudah diakses," tambah Jeffrey.

Reformasi juga menyasar tata kelola perusahaan (good corporate governance). Selain penyesuaian free float, BEI akan:

• Mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, dewan komisaris, dan komite audit.
• Menegaskan kompetensi akuntansi dan keuangan bagi pejabat terkait.
• Memperketat persyaratan pencatatan calon emiten dari aspek keuangan, operasional, dan tata kelola.

Seluruh inisiatif ini disusun secara partisipatif melalui dialog dengan asosiasi, perusahaan tercatat, dan anggota bursa. 

Untuk mendukung implementasi, dia menambahkan, bursa juga akan menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar kebutuhan klarifikasi dapat ditangani secara cepat dan tepat.