Soal Pelatihan Dokter Umum di Daerah 3T, DPR: Ini Bukan Sekadar Teknis, Tapi Nyawa Taruhannya

Jakarta, MI – Rencana Kementerian Kesehatan memberikan pelatihan kepada dokter umum untuk menangani layanan kebidanan hingga operasi caesar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menuai kritik tajam dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. Ia menilai, niat baik tersebut harus dikaji secara menyeluruh demi menjaga keselamatan pasien dan menjaga standar profesional kedokteran.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) menempuh pendidikan dan pelatihan bertahun-tahun untuk bisa menangani operasi caesar secara profesional. Tidak bisa digantikan hanya dengan pelatihan singkat bagi dokter umum,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (14/5/2025).

Pernyataan Netty ini merespons kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menyampaikan rencana pelatihan ini sebagai langkah darurat untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan, terutama di wilayah 3T yang belum memiliki akses ke dokter spesialis. Data Kemenkes menunjukkan, hingga 2024, masih tercatat lebih dari 250 kabupaten/kota di Indonesia yang kekurangan tenaga spesialis kandungan.

Meski mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap keterbatasan layanan kesehatan di daerah terpencil, Netty menegaskan bahwa solusi jangka panjang jauh lebih penting daripada pendekatan pragmatis yang bisa membahayakan nyawa.

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi tenaga medis ke daerah 3T, memperluas beasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis wilayah, serta memperbaiki insentif dan fasilitas kerja mereka,” tegas politisi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Netty mendorong penguatan sistem rujukan dan transportasi medis yang efisien agar pasien di daerah terpencil tetap bisa mendapatkan layanan sesuai standar.

“Kalau pun pelatihan untuk dokter umum tetap dilakukan, harus ada batasan kewenangan yang sangat jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel. Kesetaraan layanan kesehatan memang penting, tapi jangan sampai keselamatan ibu dan bayi dikorbankan. Kita sedang bicara soal nyawa,” pungkasnya.