Koalisi Masyarakat Sipil Dorong BPK Audit Investigatif Pengadaan Privat Jet KPU

Jakarta, MI- Koalisi Masyarakat Sipil meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi atas pengadaan privat jet, penyewaan apartemen serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Koalisi yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Asia tersebut mendorong BPK tidak hanya melakukan audit administratif terhadap pengadaan barang dan jasa yang di lakukan KPU RI tersebut.

"BPK masih melakukan audit administratif, kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan audit investigatif," kata peneliti TII Agus Sarwono, Rabu (4/6/2025).

Agus mengatakan bahwa pihaknya memiliki kecurigaan terkait dengan adanya pemborosan anggaran yang didanai dari APBN oleh KPU RI. Ia meminta BPK untuk mengecek mekanisme dari perencanan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di KPU RI.

"Kami punya kecurigaan karena ada anggaran, ya, sudah dilakukan saja. Pertanyaan jadi begini, kok, boros banget di KPU. Perlu dicek nih bagaimana mekanisme perencanaan dalam sisi pengadaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa temuan terkait penyewaan mobil dan apartemen oleh KPU juga telah dibahas oleh anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan KPU.

"Sayangnya teman-teman di Komisi II sebatas rapat dengar pendapat. Tidak sampai melakukan pembatalan rencana," ungkapnya.