Istana Buka Suara soal Isu MBG Gerus Anggaran Pendidikan

Jakarta, MI - Isu pemangkasan anggaran pendidikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditepis oleh pihak Istana. Pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dan bahkan diperkuat pada 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa anggaran pendidikan tahun depan telah disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesepakatan itu, menurutnya, mencakup pembahasan terkait besaran hingga peruntukan anggaran.

"Faktanya, seluruh program pendidikan strategis di periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026). 

Teddy menegaskan, sejumlah program bantuan pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP) disebut terus dijalankan tanpa perubahan kebijakan penghentian.

Selain mempertahankan program yang sudah ada, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak putus sekolah dengan fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.

Sepanjang tahun lalu, Sekolah Rakyat tercatat telah menjangkau hampir 16.000 hingga 20.000 siswa yang tersebar di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah pada tahun ini untuk memperluas cakupan layanan.

Upaya memperkuat sektor pendidikan juga ditempuh lewat perbaikan infrastruktur fisik. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp17 triliun untuk renovasi ribuan sekolah.

"Walaupun sekolah adalah kewenangan Pemda, Pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun," tuturnya.

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan pusat terhadap peningkatan kualitas sarana belajar.

Selain infrastruktur, digitalisasi pembelajaran turut dipercepat. Pemerintah mendistribusikan 280.000 unit TV digital sebagai bagian dari peningkatan akses materi ajar.

Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pembelajaran, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Distribusi perangkat ini direncanakan terus bertambah sesuai kebutuhan.

Pemerintah juga memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Insentif guru disebut naik menjadi Rp400.000, setelah dua dekade sejak 2005 hingga 2025 tidak mengalami perubahan signifikan.

"Walaupun, gaji guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah," ucapnya. 

Kemudian, tunjangan guru non-ASN turut mengalami kenaikan. "Tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025," jelasnya.

Mekanisme penyaluran juga diubah agar lebih efisien. "Transfer tunjangan langsung ke guru per bulannya, setelah sebelumnya ditransfer per tiga bulan dan melalui pemda," tuturnya.

Teddy menegaskan, pelaksanaan program MBG tidak membuat perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan berkurang. Klarifikasi ini disampaikan untuk menepis keraguan publik sekaligus memastikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan tetap konsisten dan berkelanjutan.