Audit Stunting di Indragiri Hulu Riau Berdampak Positif pada Masyarakat

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 14 Juli 2022 18:29 WIB
Indragiri Hulu, MI - Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Junaidi Rachmat ikuti diskusi panel audit kasus stunting tahap II dengan BKKBN secara daring, Kamis (14/7/2022). Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan sudah 100 persen terbentuk tim percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota seluruh Indonesia. "Soal stunting ada dua hal penting, pecegahan dan audit," jelasnya. Deputi Bidang KSPK BKKBN Nopian Andusti mengatakan sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ini menjadi program prioritas dalam rencana aksi nasional. Fokus audit stunting sesi II adalah kajian dan temuan kasus dengan memberikan pemahaman terhadap pencegahan stunting pada kelompok beresiko. Ia juga menyampaikan hari ini ada tiga lokus stunting, Kabupaten Banggai, Indragiri Hulu, dan Tanimbar. Wabup Inhu Junaidi Rachmat menyampaikan perlu adanya kerja sama dari semua pihak untuk penurunan stunting. Inhu, sebut dia, telah membentuk tim audit stunting dan sudah bergerak. "Arahan untuk perangkat daerah yang saat ini sedang melakukan proses penyusunan APBD 2023 agar memprioritaskan penurunan stunting," ujar Junaidi. (Paruntungan)

Topik:

Stunting pemkab inhu bkkbn

Berita Sebelumnya

Ditpolairud Polda Jatim Ungkap Sindikat Penyelundupan Benih Lobster

Berita Selanjutnya

Final Piala Presiden 2022, Polres Blitar Kota Kirim 25 Personel BKO

Berita Terkait

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Korupsi Biskuit Stunting Berlarut, MAKI Sindir KPK soal Nihil Tersangka hingga Bakal Praperadilan

9 Februari 2026 11:33 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Biskuit Stunting Tak Kunjung Bertuan: Triliunan Anggaran Bergulir, Tersangka Tak Pernah Muncul!

8 Januari 2026 14:46 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

MAKI Ancam Gugat Praperadilan KPK jika Kasus Korupsi Biskuit Stunting PMT Kemenkes Kembali Mangkrak

7 Januari 2026 15:28 WIB

Hukum
Ilustrasi ini menggambarkan dugaan korupsi dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bayi dan ibu hamil yang menuai sorotan publik. Di bagian depan tampak ibu dan bayi sebagai simbol korban kebijakan yang menyimpang, sementara biskuit PMT dengan label “minim gizi” melambangkan dugaan pengurangan kandungan nutrisi. Tumpukan berkas bertuliskan “Kasus PMT”, karung uang, dan sosok berkedok menutup mata merepresentasikan praktik korupsi serta lambannya penanganan perkara. Di sisi lain, figur aparat penegak hukum dengan penutup mata mencerminkan kritik terhadap kinerja KPK yang dinilai lamban dan belum tegas menuntaskan kasus. Latar gedung Kementerian Kesehatan, poster desakan publik, serta palu hukum menegaskan tuntutan agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan akuntabel demi melindungi hak dasar bayi dan ibu hamil. (Foto: Dok MI)

PMT Bayi jadi Bancakan, KPK Dinilai Lamban dan Dipertanyakan Seriusnya Bongkar Korupsi Kemenkes

6 Januari 2026 14:28 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Teranyar Penyelidikan Korupsi Biskuit Program Stunting

7 Desember 2025 06:00 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Korupsi Biskuit Program Stunting Nihil Tersangka! Sudah "86" kah?

5 Desember 2025 22:37 WIB