Pendidikan Gratis Gubernur Malut Sherly Masih Dihadang Tantangan

Sofifi, MI - Kadikbud Malut Abubakar Abdullah memaparkan secara terbuka arah kebijakan, capaian program, serta tantangan pembangunan pendidikan di Malut sepanjang tahun 2025 di hadapan Wagub Malut Sarbin Sehe, pimpinan OPD, Ketua Komisi IV DPRD, Ketua PKK Malut, para kepala sekolah, mitra pendidikan, hingga peserta didik, lengkap dengan data, capaian kinerja, dan rencana strategis ke depan, dalam Malam Apresiasi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Aula SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Minggu malam (28/12).

Dalam sambutannya, Abubakar menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase penting bagi penuntasan akses pendidikan di Malut. Program pendidikan gratis yang menjadi salah satu kebijakan utama Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe, disebut telah menyentuh puluhan ribu peserta didik di jenjang sekolah menengah.

“Pertama program penuntasan akses pendidikan melalui program pendidikan gratis Pemprov Malut di bawah kepemimpinan ibu Gubernur dan pak Wakil Gubernur telah mengalokasikan pendidikan gratis yang kita mulai sejak Maret hingga Desember tahun 2025 selama 10 bulan pelaksanaan,” ujar Abubakar.

Program ini, lanjutnya, telah memberikan dampak langsung bagi 68.512 peserta didik di seluruh Malut. Mereka dibebaskan dari pungutan uang komite, sebuah kebijakan yang selama ini menjadi beban tidak kecil bagi orang tua siswa, khususnya di daerah kepulauan.

“Program ini telah memberikan manfaat kepada 68.512 peserta didik bebas uang komite, jumlah tersebut terdiri atas 44.381 siswa sekolah negeri dan 24.131 siswa sekolah swasta termasuk Madrasah Aliyah dan SMA Kristen,” katanya.

Meski demikian, Abubakar tidak menutup mata terhadap kendala yang masih dihadapi. Ia mengakui masih ada 34 sekolah swasta yang belum bergabung dalam skema pendidikan gratis tersebut.

“Meskipun demikian masih terdapat 34 sekolah swasta yang belum berkenan mengikuti program pendidikan gratis atau bebas uang komite. Untuk itu kami akan terus melakukan komunikasi agar di tahun-tahun yang akan datang sekolah-sekolah tersebut berkenan menerima program sekolah gratis yang dicanangkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain pembebasan biaya pendidikan, Pemprov Malut juga menaruh perhatian besar pada perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Melalui APBD tahun anggaran 2025, revitalisasi fisik sekolah dilakukan secara masif di berbagai wilayah.

“Yang kedua, melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 pemerintah hadir memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan agar sekolah menjadi ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung semangat belajar peserta didik,” kata Abubakar.

Ia merinci, sepanjang tahun 2025 terdapat 68 sekolah yang menjadi sasaran program revitalisasi dengan total pagu anggaran sebesar Rp53,8 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan aula, rehabilitasi laboratorium, pembangunan pagar dan lapangan sekolah, penyediaan ruang guru, rehabilitasi ruang penunjang sekolah, pembangunan toilet, serta rumah dinas guru.

“Pada tahun 2025 terdapat 68 sekolah dengan total pagu anggaran sebesar 53,8 miliar yang meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas, pembangunan aula, rehabilitasi laboratorium, pembangunan pagar, lapangan sekolah, ruang guru, rehabilitasi ruang penunjang sekolah, toilet, serta rumah dinas guru,” paparnya.

Sebagian besar pekerjaan fisik program revitalisasi sekolah tersebut telah rampung. Abubakar menegaskan, mayoritas kegiatan telah mencapai progres 100 persen dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sementara sejumlah pekerjaan yang belum selesai sepenuhnya akan diselesaikan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Seluruh pekerjaan sebagian besar telah mencapai 100 persen dan telah ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara beberapa pekerjaan yang belum mencapai 100 persen akan diselesaikan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, transformasi pembelajaran digital juga menjadi fokus penting Dikbud Malut. Program ini diarahkan untuk menjawab tantangan geografis Malut yang terdiri dari pulau-pulau dan masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.

“Ketiga, transformasi pembelajaran digital, program ini difokuskan pada penuntasan sekolah-sekolah yang belum terjangkau jaringan internet. Pada tahun 2025 telah dilakukan intervensi pada 89 sekolah,” ungkap Abubakar.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Abubakar menyampaikan bahwa kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut itu diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, seiring dengan hadirnya bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur ini telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Nasional seiring dengan hadirnya bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Abubakar menegaskan, seluruh sekolah di Malut kini telah menerima Smart TV atau papan belajar dari Presiden RI. Menariknya, sebelum bantuan itu hadir, Pemprov Malut telah lebih dulu mengambil langkah strategis.

“Sebelum program itu dicanangkan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan ibu Sherly dan pak Sarbin Sehe telah mendahului dengan mengintervensi Starlink untuk bisa memaksimalkan fungsi dari Smart TV tersebut,” jelasnya.

Sinergi kebijakan tersebut, lanjut mantan Ketua KNPI Malut itu, membuat Malut lebih siap dalam mengadopsi pembelajaran digital. Ia menjelaskan, sekolah-sekolah telah didukung jaringan internet, termasuk melalui pemanfaatan Starlink yang pada tahap awal mendapat dukungan Telkomsel untuk lima sekolah serta sejumlah puskesmas yang difasilitasi secara gratis.

“Sinergi kebijakan tersebut membuat Malut lebih siap, karena sekolah-sekolah telah didukung jaringan internet termasuk melalui Starlink yang dibantu oleh Telkomsel di awal-awal yang mengintervensi di lima sekolah dan beberapa puskesmas yang diberikan secara gratis,” ujarnya.

Untuk sekolah yang belum terjangkau jaringan internet, Pemprov Malut telah menyiapkan langkah lanjutan. Abubakar Abdullah menyampaikan, sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, penuntasan akses tersebut akan dilakukan pada tahun 2026 melalui skema pembiayaan bersama antara APBD dan APBN.

“Bagi sekolah yang belum terjangkau, arahan Gubernur dan Wakil Gubernur penuntasannya akan dilakukan pada tahun 2026 melalui skema sharing APBD dan APBN,” kata Abubakar.

Dari sisi perangkat pendukung pembelajaran, sepanjang tahun 2025 Dikbud Malut telah mendistribusikan sebanyak 616 unit komputer ke 65 sekolah. Abubakar Abdullah menyampaikan, pengadaan dan distribusi perangkat tersebut bersumber dari APBD tahun anggaran 2025.

“Selain itu tahun 2025 telah didistribusi 616 unit komputer ke 65 sekolah yang bersumber dari APBD tahun 2025,” ujarnya.

Komitmen tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2026. Abubakar menyampaikan, sesuai arahan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar pada tahun 2026 untuk pengadaan komputer.

“Arahan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2026 telah dialokasikan anggaran senilai Rp10 miliar untuk pengadaan komputer,” tambahnya.

Di bidang kesehatan peserta didik, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menunjukkan capaian signifikan meski belum sepenuhnya tuntas. Abubakar Abdullah mengungkapkan, hingga 2025 PKG pada satuan pendidikan telah menjangkau 320 dari total 407 sekolah atau sekitar 78 persen, sementara 87 sekolah atau sekitar 21,4 persen belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada satuan pendidikan telah menjangkau 320 sekolah dari 407 sekolah atau sekitar 78 persen, masih terdapat 87 sekolah atau 21,4 persen yang belum melaksanakan pemeriksaan gratis,” ungkap Abubakar.

Jumlah peserta didik yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan juga cukup signifikan. Abubakar menjelaskan, sebanyak 39.486 siswa dari total 61.156 siswa atau sekitar 64 persen telah diperiksa, dengan 89 sekolah di antaranya telah mencapai cakupan pemeriksaan 100 persen.

“Jumlah peserta didik yang diperiksa sebanyak 39.486 siswa dari total siswa 61.156 siswa atau setara dengan 64 persen dengan 89 sekolah telah mencapai 100 persen,” jelasnya.

Sementara itu, peningkatan mutu guru tetap menjadi agenda penting Dikbud Malut. Sepanjang 2025, pelatihan guru yang berfokus pada pembelajaran dan kecerdasan buatan telah dilaksanakan.

“Peningkatan mutu guru, sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan pelatihan guru yang berfokus pada learning dan kecerdasan artificial sebanyak 226 guru dan kepala sekolah,” kata Abubakar.

Tak hanya itu, Dikbud Malut juga menjalin kerja sama dengan mitra eksternal. Dia menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan Sempurna Foundation dalam program pemetaan (profiling) guru dan kepala sekolah di Kota Ternate dan Kota Tidore, yang saat ini masih berada pada tahap analisis sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

“Kami juga bekerja sama dengan Sempurna Foundation program profiling guru dan kepala sekolah di Kota Ternate dan Kota Tidore yang saat ini dalam tahapan analisis sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu di tahun yang akan datang,” ujarnya.

Dari sisi data, Abubakar Abdullah memaparkan kondisi tenaga pendidik di Malut saat ini. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru di Malut tercatat sebanyak 6.215 orang, terdiri atas 2.307 PNS dan 1.757 PPPK, sehingga total guru ASN dan PPPK mencapai 4.046 orang, serta 2.151 guru non ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.186 guru telah bersertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi.

“Saat ini jumlah guru di Provinsi Malut berdasarkan Dapodik sebanyak 6.215 orang terdiri atas 2.307 PNS, 1.757 PPPK, sehingga total guru ASN dan PPPK sebanyak 4.046 guru, serta 2.151 guru non-ASN. Dan yang sudah menempuh sertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi sebanyak 2.186,” paparnya.

Bidang kebudayaan juga menjadi perhatian Dikbud Malut sepanjang 2025. Abubakar menyampaikan, pada tahun tersebut Malut menetapkan sebanyak 74 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Selain itu, Malut kembali menerima penetapan 10 WBTB dari Kementerian Kebudayaan serta penetapan tiga cagar budaya, yakni Masjid Kesultanan Ternate, makam Sultan Babullah, dan makam Sultan Mahmud Badaruddin II, sehingga total cagar budaya nasional yang telah ditetapkan di Malut berjumlah lima.

“Bidang kebudayaan di tahun 2025 ditetapkan 74 Warisan Budaya Tak Benda. Pada tahun ini Malut kembali menerima penghargaan penetapan 10 WBTB dari Kementerian Kebudayaan serta 3 cagar budaya, yaitu Masjid Kesultanan Ternate, makam Sultan Babullah, dan makam Sultan Mahmud Badaruddin II, sehingga menjadi 5 cagar budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional,” kata Abubakar.

Menutup laporannya, Abubakar membeberkan sejumlah agenda strategis 2026 sebagai implementasi visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut. Penuntasan PKG menjadi prioritas pertama.

“Pertama, menuntaskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang ditargetkan pada bulan Januari dituntaskan,” ujarnya.

Agenda berikutnya adalah implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Abubakar Abdullah mengatakan, menindaklanjuti arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Malut telah masuk dalam proyek penerapan Pendidikan Jarak Jauh sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan.

“Kedua, menindaklanjuti arahan Gubernur dan Wakil Gubernur berkaitan dengan implementasi pendidikan jarak jauh dan Malut telah masuk dalam project penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan di daerah kepulauan,” kata Abubakar.

Untuk tahap awal, Abubakar Abdullah menjelaskan, Pemprov Malut mengusulkan Kabupaten Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan sebagai lokus pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada sejumlah sekolah yang ditetapkan sebagai pengelola PJJ.

“Untuk tahun pertama diusulkan Kabupaten Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan sebagai lokus pelaksanaan PJJ pada beberapa sekolah yang dipandang sebagai status pengelola PJJ,” jelasnya.

Selain itu, pengadaan bus sekolah juga masuk dalam agenda strategis. Abubakar Abdullah menyampaikan, sesuai arahan Gubernur dan Wagub, Pemprov Malut tengah memfinalisasi proposal pengadaan bus sekolah melalui Kementerian Perhubungan guna mempermudah akses guru dan peserta didik menuju sekolah.

“Ketiga, arahan ibu Gubernur dan pak Wakil Gubernur untuk pengadaan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan yang saat ini proposalnya dalam tahap finalisasi, sebagai upaya untuk mempermudah akses guru dan peserta didik untuk menuju ke sekolah,” ujarnya.

Terakhir, penguatan pendidikan karakter menjadi fokus lintas sektor. Abubakar Abdullah menegaskan, upaya tersebut akan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor guna mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan.

“Keempat, penguatan pendidikan karakter melalui kerja sama lintas sektor untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi,” tandas Abubakar. (Jainal Adaran)