Inflasi di Malut jadi Peringatan Keras, Pemprov Minta BUMD Turun Kendalikan Harga

Ternate, MI - Pemprov Malut menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah dalam forum Kie Raha Economic Forum yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Malut pada, Jumat (27/2/2026) di Ternate.

Forum yang diinisiasi Bank Indonesia Perwakilan Malut itu turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Setda Malut, Sri Haryanti Hatari, tampil membawa pesan tegas Pemprov Malut terkait ancaman inflasi, khususnya pada sektor pangan. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menjelaskan inflasi Maluku Utara saat ini berada di angka 4,8 persen, dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok volatile foods. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan daerah, terlebih menjelang Ramadan 2026 yang secara historis mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi kita memang melesat, tetapi inflasi pangan tetap menjadi tantangan nyata. Kita tidak boleh terus bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi maupun Jawa,” ujarnya.

Menurutnya, Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki kerentanan logistik akibat faktor cuaca dan distribusi antarwilayah yang tidak selalu stabil. Menurutnya ketahanan pangan bukan lagi sekadar agenda sektoral, melainkan sebagai prioritas strategis daerah.

“Ketahanan pangan bukan lagi sekadar program dinas, tetapi sudah menjadi prioritas pertahanan daerah yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Ia menekankan transformasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan agar lebih proaktif. Pemprov Malut mendorong BUMD tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi berfungsi sebagai stabilisator harga dan garda terdepan dalam operasi pasar serta gerakan pangan murah.

BUMD juga diminta berani menjamin harga beli di tingkat petani di wilayah Halmahera, Tidore, hingga Kepulauan Sula guna melindungi produsen lokal dari praktik tengkulak. Selain itu, fasilitas cold storage dan gudang yang telah dibangun pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan menekan disparitas harga.

Forum ini turut menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor BI Perwakilan Malut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya yang berbagi pengalaman pengelolaan pangan berbasis daerah.

Pemerintah menekankan langkah konkret untuk memperkuat sinergi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas harga, melindungi petani lokal, serta memastikan ketersediaan pangan menjelang momentum konsumsi tinggi pada bulan Ramadan 2026.